Pihak Keluarga Pertanyakan Penetapan Tersangka Kasus Tambang Padak Mas

Budiman, adik dari tersangka dugaan kasus tambang ilegal dan keluarga yang mengaku pemilik tanah gelar jumpa pers. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Keluarga Sudi Hartawan, tersangka dugaan kasus tambang biji besi ilegal sangat keberatan atas penetapan status tersangka oleh pihak Polda NTB. Pihak keluarga mempertanyakan dasar pihak kepolisian menetapkan tersangka, sebab dasar operasional pertambangan biji besi sudah memenuhi izin usaha pertambangan (IUP) dari  Pemerintah Kabupaten Lobar yang berlaku sejak tahun 2011-2021.  Mereka mendesak agar kepolisian membebaskan bersangkutan atas dasar kepemilikan izin tersebut.

Selain masalah penetapan tersangka yang dianggap janggal, pemilik lahan di lokasi  sekitar pertambangan ini juga mempertanyakan dasar pensertifikatan lahan oleh oknum pengusaha. Pasalnya, pihak warga mengaku tidak pernah menjual lahan tersebut.

Budiman, adik dari keluarga dari Sudi Hartawan mengatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap kakaknya tidak mendasar.“Padahal semua bukti izin (IUP) sudah ada. IUP berlaku sejak 2011-2021. Jadi apa dasarnya penetapan tersangka itu?”tegas Budiman mempertanyakan.

Kasus ini, kata dia, dilaporkan oleh pengusaha atas dugaan tambang ilegal. Ia mempertanyakan kenapa kakaknya disangkakan melakukan pertambangan tanpa izin alias ilegal. Menurut dia tidak ada dasarnya tuduhan tersebut. Sebab bukti yang dimiliki berupa IUP sudah lengkap.

Ia pun mengaku keberatan atas penetapan status tersangka kakaknya, karena akibat penetapan tersangka dan penahanan terhadap kakaknya sangat merugikan pihak keluarga. Sebab semenjak ditahan praktis pertambangan ditutup. Padahal kakaknya sudah mengeluarkan dana besar, baik untuk sewa lahan itu.

Ditambah lagi kata dia, pemilik lahan tempat kakaknya menyewa lahan itu justru tanahnya disertifikatkan dan dieksekusi oleh pihak pengadilan. Lahan milik warga ini kata dia dipakai sebagai tempat kolam pengendapan air hujan.Sebab persyaratan ketika mengurus izin di Dinas Lingkungan Hidup, pemohon izin harus membuat semacam kolam tersebut, karena di bawah lokasi itu ada pemukiman warga. Jangan sampai ketika hujan, perkampungan warga banjir. Kakaknya pun memenuhi persyaratan tersebut dengan mengeruk lahan.“Cuma kenapa dipersoalkan pengerukan lahan, itu yang dilaporkan karena dibilang merusak lingkungan.Padahal itu kan syarat dari pemda untuk pengurusan izin,” jelas dia.

Baca juga:  Hendak Gusur Pasar Hewan, Warga Batunyala Hadang Alat Berat Pemda

Pihaknya sudah menunjukkan IUP tersebut ke pihak kepolisian, namun pihak kepolisian justru tidak memakai IUP tersebut sebagai dasar penanganan kasus ini.Menurut dia, penetapan tersangka kakaknya pun premature dan tanpa dasar.Kalaupun polisi berdalih ada aktivitas pengerusakan yang dikeluhkan warga, menurut dia tidak ada dasarnya juga. Sebab sejauh ini warga begitu mendukung akivitas penambangan tersebut karena warga setempat dipekerjakan.

Yogi Dirgantara selaku pemilik lahan yang berada di sekitar lokasi tambang bijih besi mengaku keberatan lahannya disertifikatkan dan dieksekusi oleh pihak pengadilan.Pasalnya, menurut dia lahan seluas dengan total 3 hektar lebih milik keluarganya bersertifikat dan sudah dipecah-pecah. Yang bermasalah dengan oknum pengusaha karena disertifikatkan ini seluas 1 hektar 70 are dan dieksekusi oleh pihak pengadilan. Ia mempertanyakan kenapa dalam eksekusi itu tidak ada pemberitahuan ke pihaknya.

Lahan ini tegas dia adalah milik keluarganya. Karena sudah ada sertifikat lahan tahun 1995 atas nama pemilik tanah 9 orang di sertifikat alas hak. Pada tahun itu, ada rencana pihak keluarga menjual, namun saat itu hanya diberikan persekot oleh pengusaha yang saat ini mensertifikatkan lahan tersebut. Sampai saat ini kata dia, pihak keluarga tidak pernah menandatangani akte jual beli di notaris.

Baca juga:  Memacu Kontribusi di Tengah Tren Negatif

Di hadapan penyidik ia menegaskan bahwa tanah ini tidak pernah dijual, sebab tidak pernah ada penjualan lahan tersebut. Kalaupun kata dia, ada proses balik nama yang diklaim oknum pengusaha menurut dia tidak ada dasarnya. “Jadi tidak ada dasarnya itu,”tegas dia. Langkah selanjutnya, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan menggugat pengusaha tersebut ke pengadilan.

Sementara itu, Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan Sudi sudah ditahan Polda NTB atas dugaan penambangan tanpa izin. Direktur CV Padak Mas ini mengantongi IUP operasi produksi dari Distamben sejak tahun 2011. Izin penambangan bijih besi masih berlaku sampai Agustus 2021 mendatang. Namun, perusahaan itu tidak punya izin menambang tanah urug. Sudi sebagai Direktur CV Padak Mas menyuruh Saharudin (48) menambang tanah urug sejak Juli 2018.

Dia menambahkan, penambangan tanah urug itu juga merugikan pemilik lahan Jamal Buyung.Lahan tersebut merupakan milik Jamal sesuai putusan inkrah Pengadilan Tinggi NTB tahun 2015. Sudi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama Sahar.“Dua tersangka itu sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ucap Darsono.

Para tersangka dijerat dengan pasal 158 juncto pasal 48 UU RI No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar. (her/why)