Pungli Fasilitas Rutan Polda NTB, Hakim Kaji Penangguhan Penahanan Kompol Tuti

Terdakwa pungli fasilitas istimewa Rutan Polda NTB, TM saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, pekan lalu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi modus pungli fasilitas istimewa Rutan Polda NTB Kompol TM mengajukan penangguhan penahanan. Hal itu disampaikan dalam sidang perdana pekan lalu. Sampai kini majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram masih memusyawarahkan permohonan tersebut.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi menyebut bahwa majelis hakim akan berembug lebih dulu untuk menanggapi permohonan terdakwa oknum anggota Polda NTB tersebut. “Seperti sudah disampaikan ketua majelis, akan dipertimbangkan. Akan dibicarakan dulu dalam musyawarah majelis,” terangnya dikonfirmasi kemarin.

Dia menambahkan, pendapat hakim atas permohonan itu akan segera disampaikan. Selambatnya saat sidang kedua digelar pada pekan ini. “Apakah nantinya (permohonan penangguhan) diterima atau ditolak, itu tergantung majelis hakim. Nanti akan disampaikan,” terangnya.

Saat masih dalam tahap penyidikan di Polda NTB, TM  sebenarnya sudah pernah ditahan selama lebih dari dua pekan. Pada Februari lalu, penahanan TM ditangguhkan. Ketika dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pun TM tidak ditahan. Namun, majelis hakim berpendapat lain. Fathurrauzi menerangkan bahwa konvensi di PN Mataram menegaskan ketentuan terhadap terdakwa korupsi.

Baca juga:  Kejaksaan Tinggi NTB Kantongi Calon Tersangka Kasus Lahan LCC

Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun sejalan dengan hal tersebut. Hal itu yang salah satunya mendasari penetapan penahanan TM melalui penetapan majelis hakim. Terdakwa TM melalui penasihat hukumnya, Edy Kurniadi sebelumnya saat sidang perdana meminta penangguhanan penahanan.

Alasannya, kliennya itu sebagai ibu rumah tangga yang sedang mempunyai anak di bawah umur. “Kasihan dia ada anaknya

masih kecil. Kita minta dijadikan tahanan kota,” sebut Edy. TM didakwa memaksa tahanan Rutan Polda NTB untuk memberikan sesuatu kepadanya. Modusnya beragam yang pada intinya memberi fasilitas istimewa kepada tahanan dengan imbalan sejumlah uang.

Tahanan narkoba, Azhari dimintai duit Rp300 ribu untuk penggunaan ponsel selama di kamar tahanan.  Saksi Azhari ini juga diminta Rp500 ribu untuk pindah kamar sel. Tahanan kasus narkoba lainnnya Firman Ramadani ditarik Rp300 ribu karena tertangkap tangan menggunakan ponsel. Walau Firman cuma menyetor Rp100 ribu, Tuti tetap menerima saja.

Baca juga:  Anggaran Sewa Rumdis Bupati-Wakil Bupati KLU Sesuai Permendagri

Kemudian tahanan Sarifudin alias Abu menyetor Rp750 ribu agar bisa memakai matras di kamar tahanan. Walaupun sebelumnya dimintai Rp1 juta. Jika, tidak dibayarkan, terdakwa TM mengancam akan memasukkan tahanan ke sel tikus.

Satu yang menjadi perhatian yakni perlakuan TM terhadap tahanan Dorfin Felix, WNA asal Perancis yang kini sudah divonis mati karena terbukti mengimpor narkoba sebanyak 2,98 kg. TM mengambilkan Dorfin uang sebesar Rp7,9 juta. Uang tersebut kemudian dipakai untuk membeli ponsel pintar seharga Rp2 juta dan kartu perdana seharga Rp100 ribu.

Ada juga satu unit televisi di kamar tahanan Dorfin. Terdakwa TM diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 juncto pasal 12A ayat 1 dan ayat 2  UU RI  No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 KUHP. (why)