KPK Kaji Kemungkinan Supervisi Kasus LCC

Bangunan dan Lahan LCC (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan supervisi kasus lahan Lombok City Center (LCC) Lombok Barat (Lobar).  Data data dari Kejati NTB yang menangani kasus ini sedang dipelajari untuk bahan kajian awal.

“Baru minta data – data dengan Kejati. Itu baru komunikasi awal,” kata Koordinator Wilayah V KPK RI  Dzakiyul Fikri ditemui di Mapolda NTB, Kamis, 11 Juli 2019.

Dzakiyul Fikri yang kemarin datang bersama tim Korsup Penindakan KPK, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kejati NTB yang menangani kasus agunan lahan LCC. Ia belum mempelajari lebih jauh kemungkinan kasus ini dapat dilakukan supervisi, sebab perlu kajian lebih jauh letak kesulitan penanganan oleh Kejaksaan.

Karena kasus ini dinilai ada irisannya dengan keperdataan. “Kalau sudah menyangkut aset, apalagi ada perjanjian dengan pihak ketiga di dalamnya, itu nanti keperdataan larinya,” kata Fikri.

Tapi akan jadi masalah pidana ketika Pemda  atau negara dirugikan. Itu pun harus dikaji

lebih teliti soal letak unsur  Perbuatan Melawan Hukum (PMH). “Kalau diagunkan, status sebelumnya dia sewa, kemudian masuk ke kas negara, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, agunannya masuk ke kantong,” kata Fikri.

Pengalamannya mengkaji soal kasus berkaitan dengan aset, apapun yang dikelola oleh perusahaan daerah melibatkan pihak ketiga, hasilnya harus masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi konteksnya akan berbeda jika aset itu kemudian diagunkan dengan perjanjian.

“Nah ini soal lain, makanya kita lihat datanya dulu. Apa ada sifatnya serah terima?. Kalau diagunkan, bisa nggak diagunkan? Terus, kemana uang agunannya itu? Ini dilihat dulu,” papar Jaksa aktif ini.  Kemudian, dasar pengelolaan ke pihak ketiga dan keuntungan didapat oleh Pemda.  Jika tidak ada keuntungan, atau bahkan Pemda merugi, tidak cukup sampai di sana untuk menilai kerugian negara. Perlu ditelisik, adakah pihak – pihak tertentu yang diuntungkan dari kasus aset tersebut sementara daerah dirugikan. (ars)