Kontraktor Proyek Waduruka Belum Bayar Denda

Proyek Dermaga Waduruka (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Waduruka terus berusaha menagih  denda keterlambatan proyek Dermaga Waduruka.  Namun sampai saat ini, belum ada respons dari kontraktor PT. AJA untuk menyelesaikan kewajiban denda sesusai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nilai denda yang harus dibayarkan mencapai Rp286.752.287 itu hingga pekan ini belum dibayar. Sesuai rekomendasi BPK yang diteruskan Inspektorat, denda terus diminta untuk diselesaikan.

Sementara PPK proyek Dermaga Waduruka, Mustakim, ST.,MT mengaku belum menerima pembayaran denda tersebut. “Belum masuk,” kata Mustakim kepada Suara NTB kemarin.

Meski belum ada respons, upaya penagihan terus dilakukan. ‘’Saya terus tagih kontraktor sesuai kewajibannya. Tapi sampai sekarang belum masuk (setoran denda). Lewat telepon, WA (Whatsapp), saya terus tagih,” kata Mustakim.

Baca juga:  Ditinggal Kontraktor, Proyek Dermaga Pemprov NTB di Bima Macet

Namun ia terkendala salinan atau tembusan audit BPK yang belum diterima secara tertulis.  Sebab dengan dasar itu, ia akan sampaikan secara tertulis.

 “Nah kalau ada tembusan temuan itu kan bisa kita surati kontraktornya. Jadi agar kita juga bisa menagih secara tertulis sesuai batas waktu yang ditentukan (rekomendasi 60 hari),’’ kata Mustakim.

Sehingga denda sebesar Rp286.752.287 diakuinya belum ditagih maksimal karena belum tertulis.  Tapi pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB ini bukan berarti lepas tangan.

Mustakim mengaku akan terus mengejar pihak rekanan menyelesaikan kewajibannya membayar denda keterlambatan.  Setiap kesempatan ia menghubungi direktur perusahaan.

Ia juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB untuk proses penagihan denda yang timbul dari keterlambatan pekerjaan senilai Rp4,5 miliar tersebut.   ‘’Saya coba sampaikan kendala ini ke Inspektorat. Supaya ada solusi. Kami juga ingin ini segera diselesaikan,’’ jelasnya.

Baca juga:  Triwulan Kedua, Serapan Anggaran Pemkot Masih Rendah

Mustakim menginformasikan, posisinya sebagai PPK pengganti pada pekerjaan berlokasi di pinggir pantai Langgudu Kabupaten Bima itu. Ia ditunjuk untuk mengganti  PPK sebelumnya dalam kondisi proyek memang sedang bermasalah. Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu 10 Desember 2018.

Namun saat ini fokus dia adalah penyelesaian pembayaran denda, baru beranjak pada pembahasan kelanjutan proyek.

Soal rekomendasi tertulis sebagai dasar PPK menagih kepada rekanan,  Kasubag Humas BPK Okta Anantyo Prasetyo dikonfirmasi akan mempelajari lebih dahulu. ‘’Saya akan mempelajari hal tersebut. Sebagai informasi bahwa tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah tanggung jawab auditor,’’ jawabnya singkat.  (ars)