Polda Jelaskan Perkembangan Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesenian Marching Band

Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 masih tersendat. KPK diminta turun tangan lagi meskipun koordinasi dan supervisi bersama jaksa sudah digelar Mei lalu. Berkas dua tersangka belum juga dinyatakan lengkap.

“Masih menunggu dari KPK,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin dikonfirmasi Selasa, 9 Juli 2019.

Penyidik Subdit III Tipikor sebelumnya meminta lagi masukan KPK. Perihal, harga pembanding dari item alat-alat marching band yang diduga kemahalan. Hal itu untuk mengungkap modus rekayasa harga spesifikasi barang.

Baca juga:  Kasus Sandang Pangan Lotim 2014, Bagi Parsel Lebaran Tanpa Aturan Teknis

“Rekanan sudah kita periksa. termasuk suplier barang yang merek yang itu. Soal harga pembanding,” jelasnya. Harga pembanding itu diperlukan untuk pembuktian kongkalikong antara dua tersangka.

Mereka para tersangka itu antara lain mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA MI, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Kemudian, Direktur CV EE, LB, rekanan pemenang tender.

CV EE memenangi dua tender berbeda pada proyek dengan kategori yang sama. Pengadaan alat kesenian marching band dibagi dalam dua paket.

Baca juga:  Kasus Pungli Bantuan Masjid, Pejabat Kemenag NTB Dituntut Delapan Tahun Penjara

Paket pertama dibuat dengan HPS Rp1,68 miliar. CV EE memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket dengan HPS senilai Rp1,062 miliar juga dimenangi CV EE juga dengan harga penawaran Rp982,43 juta.

Proyek pengadaan bernilai total Rp3,38 miliar. Pengadaannya diperuntukkan bagi lima untuk SMA/SMK negeri dan empat untuk sekolah swasta. Dalam kasus itu, BPKP menghitung kerugian negara yang timbul mencapai Rp702 juta. (why)