Kasus Sandang Pangan Lotim 2014, TNI, Polri dan Pengadilan Ikut Terima Parsel Lebaran

Sejumlah saksi memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 8 Juli 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Delapan saksi memberi keterangan dalam sidang perkara korupsi pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur tahun 2014, Senin, 8 Juli 2019. Mereka adalah penerima paket parsel lebaran dari kalangan instansi vertikal seperti Kodim Lotim, Polres Lotim, Kejari Lotim, sampai Pengadilan Negeri Selong. Padahal, sejatinya parsel tersebut dianggarkan untuk PNS Pemda Lotim.

Para saksi itu bersaksi untuk terdakwa Syahmat, mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lotim yang didakwa korupsi sehingga merugikan negara Rp192,7 juta. Persidangan dipimpin ketua majelis hakim Tipikor Anak Agung Ngurah Rajendra. Saksi dari Kodim 1615/Lotim, Sukardin mengaku menerima 150 paket lebaran. Itu pun atas arahan Seksi Logistik yang diminta Pemda Lotim untuk mengambilnya di kantor bupati.

“Terima dari Pemda 150 kotak. Itu sebagai paket lebaran. Sudah dibagi habis. Yang dari Koramil juga dapat,” terangnya menjawab pertanyaan hakim anggota Fathurrauzi. Pun demikian dengan instansi vertikal lainnya, Kejari Lotim yang menerima 55 paket. Paket itu diterima petugas keamanan Kejari Lotim Marzoan. Paket yang datang itu diterima dari Pemda Lotim sebagai parsel lebaran.

“Paket diantarkan ke kantor. Kemarinnya diantar, besoknya saya tanda tangan berita acaranya,” sebut Marzoan yang mengaku tidak ingat apa-apa saja isinya. Klinik Kesehatan Pemda Lotim yang diawaki lima honorer perawat juga menerima lima paket. Hal itu diungkapkan saksi Bejo, pensiunan PNS Pemda Lotim. Perusahaan daerah Selaparang TV menerima 45 paket parsel lebaran.

Baca juga:  Distanbun Akui Bibit Rusak 190 Ton

“Ini sebagai paket lebaran. Isinya seingat saya ada sarung, ada kaleng biskuit. Baru tahun itu dapat. Tahun sebelumnya tidak ada,” beber Widianto, mantan PNS yang diperbantukan di lembaga penyiaran publik milik Pemda Lotim tersebut.

Sementara saksi dari Polres Lotim, Sukirman dan Pengadilan Negeri Selong,

Regina tidak hadir dalam persidangan. “Keterangannya di dalam BAP dianggap dibacakan. Polri ada terima 500 paket,” ucap Jaksa Penuntut Umum, Budi Tridadi Wibawa.

Saksi dari PNS Pemda Lotim juga mengutarakan menerima paket yang berita acara serah terima barangnya ditandatangani terdakwa Syahmat. Diantaranya saksi Mustaim, PNS pada RSUD Selong. “Saya ambilkan hanya sejumlah PNS di rumah sakit. Yang honorer tidak ada dapat,” kata Mustaim.

Keterangan itu diiyakan PNS Inspektorat Lotim, Iskandar Zulkarnaen; Bakesbangpoldagri Lotim Fauzan Ahmadi; Dikes Lotim Mishul Hadi; dan Izurrahman dari KPU Lotim. Dalam perkara itu, terdakwa Syahmat didakwa mendistribusikan paket sandang pangan tidak sesuai ketentuan, bertentangan dengan aturan pemberian tambahan penghasilan prestasi kerja CPNS dan PNS.

Baca juga:  Dugaan Korupsi Gadai Rp750 Juta, Delapan Pegawai Internal Pegadaian Godo Diperiksa

Modusnya, Syahmat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) mengubah tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja daerah (TKD). Anggaran TKD yang awalnya Rp4,6 miliar berubah menjadi Rp2,7 miliar. Pemberian ini awalnya dalam bentuk uang tapi kemudian diberikan dalam bentuk sandang pangan.

Anggaran tersebut kemudian ditender dan dimenangi CV Restu Laksa Utama dengan kontrak Rp2,5 miliar. Sandang pangan berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan sebanyak total 13.500 paket.

Paket tersebut sudah 100 persen didistribusikan dan dibayar lunas ke rekanan. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim. Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat. Kemudian 361 paket untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket.

Padahal pengadaan itu dimaksudkan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. Distribusi tidak tepat sasaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp192,769 juta. (why)