Lebih 60 Hari, Polda NTB akan Masuk Lagi di Kasus Dermaga Waduruka

Proyek Dermaga Waduruka (Suara NTB/uki)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menanti proses administrasi dugaan penyimpangan pada proyek Dermaga Waduruka, Langgudu, Kabupaten Bima. Potensi kerugian negara kini sedang dicegah Inspektorat lewat upaya permintaan pengembalian.

Tetapi, jika lebih 60 hari rekomendasi tak ditindaklanjuti, penyidik bakal menggarap indikasinya pidananya. Hal itu ditegaskan Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin, 8 Juli 2019 kemarin. “Lewat 60 hari, kita masuk lagi,” tegasnya.

Pengusutan kasus itu bakal kembali dibuka manakala kewajiban rekanan pada proyek mangkrak itu tidak selesai ditindaklanjuti. “Biar diselesaikan APIP dulu. Kita ikuti MoU,” sebut Syamsuddin.

Baca juga:  Jaksa Rampungkan Berkas Dua Tersangka Kasus Kredit Modal Kerja Perumahan Dompu

Dermaga yang dikerjakan dengan kontrak Rp4,52 miliar tersebut mangkrak. Rekanan pelaksana, PT Ambalat Jaya Abadi gagal menyelesaikan tender tepat waktu. Padahal sudah diberi penambahan waktu pengerjaan.

Inspektorat Provinsi NTB kemudian merekomendasikan BPBD Provinsi NTB sebagai pemilik proyek untuk memutus kontrak dengan rekanan. Sebab, BPK mendapatkan temuan pada proyek itu yang disampaikan dalam LHP atas LKPD Provinsi NTB tahun 2018.

Baca juga:  Kasus Agunan Lahan LCC, Jaksa Periksa Mantan Bupati Lobar Zaini Arony

“Dari Inspektorat informasinnya sudah ada yang dikembalikan,” ungkap Syamsuddin. Dalam LHP BPK tersebut disebutkan bahwa BPBD Provinsi NTB sudah membayarkan uang muka dan termin pertama pembayaran. Totalnya Rp2,71 miliar.

Sebab pekerjaan molor, BPK menghitung perlunya penagihan denda keterlambatan sebesar Rp286,75 juta. Denda tersebut wajib ditagih agar tak menjadi kerugian negara. Menanggapi hal itu sebelumnya Polda NTB mengumpulkan bahan keterangan. Salah satunya mengklarifikasi saksi. Diantaranya Staf pada BPBD Provinsi, Mustakim selaku pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. (why)