PPK Kesulitan Tagih Denda Proyek Waduruka

Proyek Dermaga Waduruka. (Suara NTB/uki)

Mataram (Suara NTB) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dermaga Waduruka di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, belum berhasil menagih  denda kepada kontraktor proyek ini.  Alasannya, belum menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar penagihan.

“Sampai sekarang saya belum menerima salinan atau tembusan audit BPK itu. Kalau ada itu, kan bisa kita kirim surat resmi ke kontraktornya,’’ kata PPK Proyek Dermaga Waduruka, Mustakim, ST,MT kepada Suara NTB, Senin, 8 Juli 2019 kemarin.

Pada dasarnya Mustakim mengaku sudah melakukan upaya penagihan kepada PT. AJA yang beralamat di Jakarta. Tapi belum ada komitmen tertulis, karena disampaikan secara lisan. ‘’Nah kalau ada tembusan temuan itu kan bisa kita surati kontraktornya. Jadi agar kita juga bisa menagih secara tertulis sesuai batas waktu yang ditentukan (rekomendasi 60 hari),’’ kata Mustakim.

Baca juga:  Kejaksaan Bidik Proyek Jalan Pemenang-Sembalun Rp224,8 Miliar

Wajar, katanya, denda sebesar Rp286.752.287 diakuinya belum ditagih maksimal karena belum tertulis. Alih-alih disetor ke kas daerah sebagaimana rekomendasi.

Tapi pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB ini bukan berarti lepas tangan. Mustakim mengaku akan terus mengejar pihak rekanan menyelesaikan kewajibannya membayar denda keterlambatan.  Setiap kesempatan ia menghubungi direktur perusahaan bernama Ponco.   ‘’Lewat telepon, lewat Whatsapp juga sudah saya usahakan. Memang ada komitmennya. Tapi saya tidak bisa memaksa  dengan tenggat waktu, karena ndak ada dasar,’’ tegasnya.

Ia juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB untuk proses penagihan denda yang timbul dari keterlambatan pekerjaan senilai Rp4,5 miliar tersebut.   ‘’Saya coba sampaikan kendala ini ke Inspektorat. Supaya ada solusi. Kami juga ingin ini segera diselesaikan,’’ jelasnya.

Baca juga:  Kontraktor Dermaga Waduruka Terancam Masuk Daftar Hitam

Sebagai informasi tambahan, Mustakim adalah PPK pengganti pada pekerjaan berlokasi di pinggir Pantai Langgudu, Kabupaten Bima itu. Ia ditunjuk untuk mengganti  PPK sebelumnya dalam kondisi proyek memang sedang bermasalah. Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu 10 Desember 2018. Persoalannya, tidak ada pemutusan kontrak. ‘’Karena alasannya rekanan mampu melanjutkan pekerjaan itu,’’ kata Mustakim.

Namun saat ini fokus dia adalah penyelesaian pembayaran denda, baru beranjak pada pembahasan kelanjutan proyek.

Bagaimana sebenarnya mekanisme penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk ditindaklanjuti rekanan?

Kasubag Humas BPK, Okta Anantyo Prasetyo, S.E., M.Ak., Ak., CPA (Aust.), CA belum merespons telepon dan pesan instan dikirim Suara NTB hingga berita ini ditulis. Sementara dari Inspektorat NTB memastikan, batas waktu pengembalian denda adalah 60 hari sejak LHP diterima kontraktor pelaksana. (ars)