Jelang Eksekusi, Nuril Tagih Janji Amnesti Jokowi

Joko Jumadi (tengah) didampingi Baiq Nuril (kiri) dan aktivis perempuan Nurjannah Jumat, 5 Juli 2019 memberi keterangan pers terkait  sikap atas penolakan PK oleh MA. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Baiq Nuril Makmun, terpidana kasus Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE) sedang menanti eksekusi  setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung (MA). Demi menghindari eksekusi, melalui tim kuasa hukumnya, Nuril meminta amnesti yang pernah dijanjikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Koordinator Tim Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, SH.,MH sejumlah upaya hukum dilalukan, mulai dari banding, kasasi hingga PK. Namun langkah itu akhirnya mental dengan penolakan PK dari MA, Jumat, 5 Juli 2019. “Satu satunya langkah yang bisa kita lakukan adalah meminta amnesti dari Presiden Jokowi,” kata Joko dalam keterangan persnya, Jumat kemarin didampingi Baiq Nuril dan aktivis perempuan Nurjannah.

Menurut Joko, tim kuasa hukum dan Nuril menerima ikhlas penolakan MA itu dan siap menjalani eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mataram pada saatnya nanti. Tapi masih ada celah. Jalan terakhir menghindari hukuman itu dengan mengajukan amnesti. Karena bagi tim kuasa hukum, dipenjara sehari dengan enam bulan sama sama berat bagi ibu tiga anak itu.

‘’Satu harapan, yaitu janji dari Presiden Jokowi yang waktu itu sempat disampaikannya. Apabila nanti PK menghukum Nuril, maka beliau yang akan turun tangan menangani,’’ kata Joko Jumadi.

Amnesti  adalah hak istimewa  yang dimiliki Presiden untuk  membebaskan seseorang dari hukuman.   Sehingga ia sangat berharap Presiden mengeluarkan hak prerogatifnya itu.

Sebenarnya ada opsi lain, yaitu grasi atau pengampunan yang juga dikeluarkan Presiden. Namun upaya itu tidak ditempuh karena alasan bahwa Nuril tidak bersalah. Nuril tetap dianggap sebagai korban dalam kasus ITE  sesuai laporan H. Muslim, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram.

“Kami tidak berikan opsi grasi. Sebab grasi tandanya kami menyerah. Bahwa Nuril salah dan meminta pengampunan. Sehingga opsi kami adalah amnesti,” tegasnya.

Permintaan amnesti itu diharapkan sampai kepada Presiden RI dan direspon dengan menerbitkan surat pertanda Nuril bebas dari hukuman.  Melalui media, ia berharap pesan itu sampai dan Presiden mengingat janji yang pernah disampaikan sebelumnya.

Putusan MA ini disesalkan sejumlah pihak. Nuril dianggap sebagai korban pelecehan seksual oleh mantan atasannya di SMAN 7 Mataram. Namun situasinya berbeda. Atas laporan dari pelaku, Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.

Dengan penolakan PK itu, Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan.

SAFEnet dan Amnesty International Indonesia menilai, alasan tersebut menunjukkan perspektif hukum majelis hakim sidang PK tidak lengkap dalam menimbang keadilan bagi Nuril. Sebab, justru menyalahkan korban pelecehan seksual.

“Penolakan PK membuktikan sulitnya korban pelecehan seksual mencari keadilan. Ke depan, penolakan PK ini dapat membuat korban lainnya dari pelecehan seksual,” kata Koordinator SAFENet Damar Juniarto dalam keterangan  tertulis diterima Suara NTB.

Sementara Aviva Nababan dari Amnesty International Indonesia  berharap,  saat ini tepat bagi Presiden Jokowi untuk menghadirkan keadilan  Nuril dengan memberikan Amnesti. Langkah ini tidak harus menunggu korban untuk mengajukannya.

“Presiden, disertai pertimbangan DPR RI, dapat secara proaktif memberikannya jika melihat terjadi ketidakadilan terhadap seorang warga negara,” tegas Aviva.

Baginya, ini penting dilakukan Presiden sebagai upaya memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual dalam menghadapi kasus kriminalisasi. (ars)