Kontraktor Dermaga Waduruka Terancam Masuk Daftar Hitam

Proyek Dermaga Waduruka (Suara NTB/uki)

Mataram (Suara NTB) – Rekanan pelaksana Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terancam terkena blacklist alias masuk daftar hitam akibat menyisakan masalah pada pekerjaannya.  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Mataram menunggu rekomendasi dan laporan pihak yang merasa dirugikan oleh PT. AJA, salah satunya dari Inspektorat.

Sebelumnya, Inspektorat Provinsi NTB memasukkan PT. AJA sebagai rekanan bermasalah dan merekomendasikan untuk dilakukan blacklist. Perusahaan tersebut dinilai lalai, karena pekerjaannya pada proyek Dermaga Waduruka senilai Rp 4.525.405.000 tidak mampu dikerjakan sesuai batas waktu 10 Desember 2018. PT. AJA, beralamat di Jakarta Utara itu akhirnya diputus kontrak.

Sesuai kewenangannya dalam Peraturan Lembaga (Perlem) Nomor 03 tahun 2017, LPJK bisa memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar hitam sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan lelang di seluruh Indonesia.  Syaratnya, harus ada  tindakan penyimpangan uang dilakukan perusahaan tersebut atau laporan dari pihak yang dirugikan dari pekerjaan tersebut.

‘’Di Perlem 03 itu, kami lakukan blacklist apabila terjadi penyimpangan, termasuk apabila ada surat dari pihak yang dirugikan. Dengan dasar itu,  LPJK  akan lakukan verifikasi,’’ jelas Dr. Siti Nurul Hijah kepada Suara NTB Jumat, 5 Juli 2019.

Baca juga:  Kasus Dermaga Gili Air 2017, Selangkah Lagi Tetapkan Tersangka

Dengan dasar itu, LPJK akan mencabut Sertifikasi Badan Usaha (SBU) perusahaan tersebut, sehingga tidak bisa memenuhi kualifikasi jika menjadi peserta pada lelang berikutnya.

‘’Sebab izin badan usahanya kami yang keluarkan. Jika kontraktor itu bermasalah, maka kami juga yang akan mencabutnya,’’ kata Siti Nurul Hijah.

Namun sebelum membuat keputusan, pihaknya akan mengkaji kesalahan yang dilakukan perusahaan. Jika fatal, apalagi sampai menimbulkan kerugian negara, maka layak dimasukkan dalam daftar hitam.

‘’Rekomendasi Inspektorat itu kita cek, dari itu kita lihat dulu, sejauhmana kesalahannya. Terkait dengan kesalahan  yang dilakukan itu, kita blacklist,’’ tegasnya.

Selain Inspektorat, pihak yang  dirugikan bisa dari pengawas proyek, Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

‘’Nanti bisa dilampirkan rekomendasi dari Inspektorat itu untuk jadi dasar verifikasi badan usahanya,’’ kata Siti Nurul Hijah.

Ditanya berapa perusahaan yang dimasukkan dalam daftar hitam, sejauh ini diakuinya belum ada yang diputus. Sebagai langkah awal, ia berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Jasa Konstruksi. Kewenangan ini sudah disampaikan juga ke bupati dan walikota sejak 2018 lalu.

Baca juga:  Proyek Dermaga Waduruka Dilanjutkan

Sebagai penasihat bidang jasa konstruksi, ia juga berharap kepada gubernur melakukan pemantauan kepada badan usaha agar mematuhi aturan dalam konstruksi yang bersumber dari anggaran negara.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muchlis juga mendesak agar kontraktor tersebut bertanggung jawab dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan bermasalah. Edy mengaku akan menjadi pelapor di LPJK karena merasa ikut bertanggung jawab dan dirugikan karena pekerjaan tidak beres tersebut.

Diungkapkannya, warga Desa Waduruka dan Kecamatan Langgudu adalah konstituennya. Setelah dua kali turun lapangan, ia mendapati proyek itu memang bermasalah sejak awal. ‘’Warga di sana itu warga saya.  Mereka sangat dirugikan. Bahkan proyek itu sisakan utang sama warga. Jelas, saya sangat kecewa,’’ tegas politisi Nasdem ini, Jumat siang kemarin via ponsel.

Selain mempersoalkan PT. AJA, ia juga meminta tanggung jawab PPK atas macetnya proyek tersebut, sehingga tidak bisa  dimanfaatkan masyarakat. Padahal, pengamatannya, masyarakat  sangat membutuhkan dermaga itu untuk bongkar muat kapal kecil, serta perahu nelayan.

Sementara, PPK proyek Waduruka, Mustakim, ST  belum merespons permintaan wawancara Suara NTB. (ars)