Polda NTB Diminta Ambilalih Kasus Pembakaran Rumah Direktur Walhi

Dwi Sudarsono dan anggota tim kuasa hukum Jumat (5/7) saat mendatangi gedung Mapolda NTB untuk audensi penanganan kasus dugaan pembakaran rumah Direktur Walhi NTB Murdani. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan pembakaran rumah Direktur Ekesekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Murdani belum juga menemukan pelaku. Hingga lima bulan berjalan, belum ada penangkapan pelaku atau pun penetapan tersangka. Kecewa, Polda NTB diminta mengambil penanganan kasus ini.

Tim kuasa hukum Murdani mendatangi Mapolda NTB, Jumat, 5 Juli 2019. Mereka hendak menemui langsung Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sudjana, agar bersikap dan mengambil tindakan pada penanganan kasus dugaan pembakaran rumah Murdani yang terjadi Februari 2019 lalu.

Beberapa pertimbangan desakan ini, disampaikan koordinator tim kuasa hukum Murdani, Dwi Sudarsono, perkembangan kasus stagnan. Tidak ada tindaklanjut mengarah ke pemburuan pelaku. Padahal di lokasi, sudah dilakukan olah TKP dan pemeriksaan oleh tim Laboratorium Forensik (Labfor). Alasan lain, penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah kesulitan menemukan pelaku dengan petunjuk lain lantaran tak punya perangkat Information Technology (IT). Karena dalam materi laporannya, ada akun Facebook yang mengancam Murdani dianggap sebagai alat bukti petunjuk.

Alasan dorongan itu dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikirim penyidik Polres Lombok Tengah tanggal 15 Maret 2019 memberitahukan ada akun Facebook yang menulis pesan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap Murdani. “Makanya kami mendorong Polda NTB ambil alih. Kan di sini ada perangkat di Cybercrime untuk melacak pelaku lewat akunnya,” kata Dwi Sudarsoni ditemui di Polda NTB.

Kasus dugaan pembakaran rumah Murdani itu dilaporkan ke Polsek Pringgarata pada tanggal 28 Januari 2019. Lantas kasus ini

diambil alih Polres Lombok Tengah dan sudah dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 2 Maret 2019. Hanya saja, sampai saat ini belum ada tersangka.
Kasus ini diduga kuat terkait aktivitas Walhi NTB yang menolak pertambangan diduga ilegal di Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah.

Namun dari berbagai fakta di lapangan, Polres Lombok Tengah tetap menyatakan bahwa penyidik belum menemukan tersangka dengan alasan belum diperoleh bukti yang mengarah terhadap pelaku.

Selain kasusnya menggantung, Murdani juga masih menghadapi intimidasi. Beberapa waktu lalu, rumahnya didatangi sejumlah orang, diduga untuk tujuan teror. Beruntung ada Lembaga Perildungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun tidak ada jaminan lanjutan, karena batas waktu perlindungan sampai Agustus mendatang. “Korban sebentar lagi akan berakhir masa perlindungannya Agustus. Kalau ini berakhir, tentusaja menjadi masalah bagi korban,” tegasnya.

Sementara upaya tim menemui Kapolda belum berhasil karena jendral bintang dua itu sedang kunjungan kerja di Kota Bima. Tim akhirnya hanya memasukkan surat untuk meminta waktu audensi.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK memastikan belum bisa mengambil alih penanganan kasus itu. Saat ini, penyidikannya masih ditangani penuh oleh Sat Reskrim Polres Lombok Tengah.

“Belum diambil alih Polda. Kami percayakan kepada Polres Lombok Tengah,” tegasnya.
Kendati demikian pengawasan penanganan kasus itu melalui supervisi telah dilakukan Polda NTB. Bahkan sudah dibentuk tim gabungan untuk mengungkap pelaku.

“Kita sudah bentuk tim gabungan Polda dan Polres. Tim masih bekerja. Do’akan agar bisa cepat terungkap,” harapnya. (ars)