Proyek Dermaga Waduruka Dihentikan

Inilah proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima yang dihentikan. Alasannya, PT. AJA sebagai pelaksana tidak mampu menyelesaikan sesuai batas 10 Desember 2018. (Suara NTB/uki)

Mataram (Suara NTB) – Proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dihentikan. Alasannya, PT. AJA sebagai pelaksana tidak mampu menyelesaikan sesuai batas 10 Desember 2018. Tidak hanya itu, rekanan juga dikenakan denda keterlambatan Rp Rp286.752.287.

Langkah penghentian pekerjaan  ini menurut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian negara.

‘’Proyek itu sudah dikenakan denda keterlambatan dan penyetopan pekerjaan.  Ini guna mencegah munculnya kerugian negara/daerah,’’ tegasnya menjawab Suara NTB, Rabu, 3 Juli 2019.

Hasil pemeriksaan Inspektorat, macetnya proyek itu akibat kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 22 Juni sampai 19 Oktober 2018. Namun karena tidak kunjung tuntas,  diperpanjang dengan addendum  027/380.a/BPBD.NTB/SPK/VI/2018 sampai 10 Desember 2018.

Baca juga:  Janda Residivis Upal, Ditangkap Atas Dugaan Kepemilikan Sabu

Padahal, kata Inspektur, dengan kualifikasi sebagai pemenang lelang, harus mengupayakan sampai pekerjaan tuntas karena mekanisme mulai kerja sudah ditetapkan pada kontrak. ‘’Mestinya selesai Desember 2018 minggu kedua. Tapi tidak bisa. Artinya, mereka tidak bisa mengantisipasi risiko yang terjadi,’’ tandasnya.

Atas kondisi itu, kontraktor yang mengerjakan diputuskan hanya menerima bayaran sesuai progres pekerjaan.  Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembayaran dengan nilai Rp 2.715.243.000. Dengan rincian pembayaran uang muka Rp 905.081.000 tanggal 13 Agustus 2018, kemudian pembayaran termin pertama Rp 1.810.162.000 tanggal 16 November tahun sama. Sementara sisa uang pekerjaan yang tidak dibayarkan sudah dikembalikan ke kas daerah.

Kasubag Humas BPK Okta Anantyo Prasetyo, S.E., M.Ak., Ak., CPA (Aust.), CA dikonfirmasi Rabu, 3 Juli 2019 kemarin membenarkan temuan dan rekomendasi yang disampaikan  kepada Inspektorat Provinsi NTB soal proyek itu. Khususnya terkait dengan penagihan denda keterlambatan.

Baca juga:  Sengaja Nunggak Pajak Bisa Kena Pasal Korupsi

‘’Atas keterlambatan itu, seharusnya PPK menarik denda sebesar Rp 286.752.287. Regulasi denda sesuai  Perpres Nomor 16 tahun 2018,’’ sebut Okta.

Mengutip temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018 itu, BPK merekomendasikan dua poin.  Pertama,  agar Inspektur Inspektorat NTB mengawasi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka dan menghitung kekurangan denda yang belum dipungut.

Kedua,  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menginstruksikan PPK menarik dan menyetor ke kas daerah atas denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka minimal senilai Rp286.752.287,83. (ars)