Kejaksaan Sasar Dana Desa

Arif (Suara NTB/dok)

Hampir di semua daerah di NTB ada kepala desa (Kades) yang masuk penjara gara gara salah kelola Dana Desa (DD), termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Prihatin situasi itu, Kejaksaan Tinggi NTB mulai menyasar dengan pendampingan untuk pencegahan.

Pendampingan itu sudah dimulai dengan pendekatan melalui Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah daerah di masing masing kabupaten/kota oleh masing masing Kejaksaan Negeri (Kejari). Pihaknya dalam berbagai kesempatan menginformasikan,  Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengatensi penggunaan dana desa.

‘’Agar Kades berhati-hati merealisasikan tiap kegiatan sesuai dengan program desa dan koordinasi dengan BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD),’’ pesan Kajati NTB, Arif, SH.,MM kepada Suara NTB Selasa, 2 Juli 2019.

Diamatinya, banyak Kades masuk penjara akibat terlalu liar menggunakan anggaran tanpa aturan demi keuntungan pribadi. Para kades tak bisa menahan godaan melihat uang miliaran rupiah per tahun itu. Kelalaian soal ini yang diingatkan Kajati NTB sebagai pemicu tindak pidana korupsi.

Baca juga:  Korupsi DD/ADD, Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara

Seperti, sebut dia, mark up pekerjaan, proyek desa yang fiktif, mengambil uang tanpa dasar aturan. Jika mental seperti ini dibiarkan, maka diyakininya desa tidak akan maju.

 

Kajati berharap agar ADD maupun DD dilaksanakan sesuai sistem dan diawali keputusan di tingkat permusyawarahan desa. Program kemudian dijalankan, baik pembangunan fisik, maupun peningkatan SDM masyarakat

di desa itu.

Toh, kata Kajati, akan berpengharuh pada Pendapatan Asli Desa (PADes) dari berbagai sektor yang dikembangkan. Perlu diingatkannya lagi, dengan peningkatan PADes itu, maka akan kembali ke masyarakat untuk proses pengelolaannya.

‘’Jangan digerogoti itu dana desa. Anggaran itu tidak turun dari langit kemudian dihabiskan begitu saja. Ada dasarnya, ada aturannya yang harus dipatuhi Kades dan perangkatnya,’’ tegas Kajati.

Baca juga:  Rp387,75 Miliar DD Masih Mengendap, Desa Diwajibkan Tuntaskan LPJ

Selama ini sengkarut masalah pengelolaan DD akibat oknum kades nakal. Modusnya tidak transparan  kepada masyarakat terkait penggunaan tiap rupiah untuk pembangunan di desa setempat. Belakangan, muncul  masalah dengan modus fiktif hingga mark up anggaran. Ujung- ujungnya proses hukum, baik dilakukan oleh institusinya (Kejaksaan), maupun oleh Kepolisian.

Perilaku menyimpang ini menurutnya harus diubah. Tidak ada lagi yang bermain dengan dana pusat melalui DD dan ADD. Jika masih terjadi, maka Kajati dengan tegas akan mengusut dan melalukan proses hukum tanpa ampun.

‘’Susunlah dengan baik laporan, kerjakan dengan baik kegiatannya dengan anggaran yang ada,’’ katanya.

Dana itu harus digunakan sebaik baiknya dengan berbagai program dan terobosan di desa. Seperti pengembangan desa wisata, pertanian, perkebunan, perikanan, serta contoh contoh inspiratif lainnya dari desa-desa yang sudah sukses mengelola ADD dan DD. (ars)