Kasus Kredit Perumahan Dompu, Indikasi Kerugian Negara Rp6,3 Miliar

Lokasi pembangunan perumahan PT Pesona Dompu Mandiri di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kredit modal kerja pembangunan perumahan yang dikucurkan Bank NTB Cabang Dompu ini diduga merugikan negara Rp6,3 miliar. (Suara NTB/ula)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik menerima hasil audit penghitungan kerugian negara dugaan korupsi pemberian kredit Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri. Kredit modal kerja untuk pembangunan perumahan subsidi ini diduga merugikan negara Rp6,3 miliar. Nilai tersebut muncul dari pinjaman yang sudah dikucurkan.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi bahwa nilai kerugian negara tersebut menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi dua tersangka. “Kerugian negaranya Rp6,3 miliar. Bukan total loss,” sebut dia ditemui di ruang kerjanya, Senin, 1 Juli 2019.

Baca juga:  Terdakwa Korupsi Jambanisasi Bayan Dihukum Satu Tahun Penjara

Kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan nilai kredit yang sudah dikucurkan Bank NTB Cabang Dompu pada tahun 2017 lalu. Total pengajuannya Rp10 miliar. Namun, kucuran pinjam disetop setelah tercium aroma korupsi. Dedi menambahkan, jaksa penyidik akan memanggil kembali para tersangka. sejumlah saksi berikut ahli sudah lebih dulu dipanggil di tahap penyidikan ini. “Nanti tersangka diperiksa lagi,” jelasnya.

Dalam kasus tersebut, jaksa menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman. Mereka disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga:  Pengadaan Alkes Rp15,6 Miliar, Direktur Poltekkes Mataram akan Diklarifikasi

Para tersangka diduga bersekongkol pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar. Modus korupsi diduga dengan mengabaikan prosedur operasional standar seperti kelayakan calon debitur sampai manipulasi dokumen persyaratan. Debitur tetap diajukan layak kredit. (why)