Kasus Dermaga Gili Air Mengerucut ke Calon Tersangka

Proyek Dermaga Gili Air di Kecamatan Pemenang KLU yang sedang dilakukan penghitungan kerugian negara. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus Dermaga Gili Air, Kecamatan Pemenang Lombok Utara membidik calon tersangka. Tersangka berpeluang ditetapkan dari kalangan mantan pejabat. Saat ini, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB fokus menghitung kerugian negara proyek tersebut.

Setelah kerugian negara rampung, penyidik akan mengarahkan penyidikan pada calon tersangka. Apakah ada peluang tersangka mantan pejabat yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)? Sebab diketahui, mantan pejabat Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Kadishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menjabat sebagai KPA, berpelyang terjerat kasus tersebut.

”Kalau mengarah ke (mantan) kadisnya, ya  tidak menutup kemungkinan bisa saja (tersangka, red),” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, Kamis (27/6). Untuk itu, tindakan perbuatan melawan hukum yang mengarah ke mantan pejabat akan digali lebih dalam.

Apabila semua unsur perbuatannya terpenuhi langsung ditetapkan sebagai tersangka. ”Kita tidak mencari-cari kesalahan. Kita harus melihat fakta hukumnya. Kalau sudah tersangka, ya langsung kita tetapkan,” ujarnya. Pihaknya memang sudah mendalami peran KPA dalam proyek ini. Ditemukan dugaan penyimpangan soal spesifikasi, sehingga KPA turut bertanggungjawab, termasuk rekanan.

Baca juga:  Mantan Koordinator PKH Lotim Divonis Penjara 2,5 Tahun

”Jadi kita lihat perannya KPA nanti seperti apa. Kita dalami terus,” jelasnya. Penyidik Polda NTB terus mengumpulkan barang bukti membongkar dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gili Air. Mereka akan turun kembali bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan cek fisik. ”Kita turun untuk merampungkan kerugian negara,” jelasnya.

Pengecekan fisik merupakan metode langsung untuk menemukan total kerugian negara. Terkecuali, di proyek tersebut kerugian negaranya terhitung total loss, tidak perlu melakukan cek fisik. Jika total loss, maka bisa dilakukan pemeriksaan sendiri tanpa ahli.

Baca juga:  Kejati NTB Anggap Agunan Lahan LCC Soal Perdata

Dari hasil analisa, penyidik sudah menemukan indikasi awal timbulnya kerugian negara. Sehingga, mereka menaikkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan. ”Kita sudah klarifikasi semua pihak yang terlibat pada proyek tersebut,” ucapnya. Diketahui, proyek dermaga tersebut.

Bukan saja cek fisik yang dilakukan. Tim juga akan mengecek harga ke distributor. ”Distributor perlu diperiksa untuk memastikan harga bahan yang digunakan sesuai atau tidak,” sebutnya. Dermaga tersebut dibangun dari beberapa komponen. Semua komponen yang digunakan akan dicek ke distributor. Seperti tiang pancang dan tongkang. “Pengecekan harga di distributor dilakukan di Surabaya,” bebernya.

Diketahui, dermaga itu dibangun melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017. Nilai anggarannya Rp6,6 miliar. Kontrak nilai pekerjaannya Rp6,28 miliar. Pada saat pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. (ars)