Jaksa Cek Fisik Proyek Lahan Relokasi Kota Bima

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB melanjutkan penyelidikan kasus lahan relokasi Kota Bima. Akhir pekan kemarin, tim penyidik turun ke lokasi untuk cek fisik.

Tim penyidik dari unsur  bidang tindak pidana khusus itu mengecek secara langsung kondisi lahan relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae, Kota Bima itu.  Mereka ingin memastikan lokasi luas dan struktur tanah yang dilakukan pembebasan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota  Bima sebelumnya.

‘’Tim  turun selama dua hari. Tujuan mereka untuk cek lapangan, cocokkan dengan hasil penyelidikan sebelumnya,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH, Rabu, 26 Juni 2019 kemarin.

Salah satu alasan penyidik mengusut lahan itu, terkait ketidakwajaran harga pembelian dengan kontur lahan di perbukitan yang dinilai kemahalan.  Harga lahan dinilai di atas  normal untuk struktur tanah di perbukitan di So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat.   Luas lahan yang dilakukan pembebasan rugi seluas 4,2 hektar di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Lahan itu dihajatkan untuk relokasi korban banjir badang Kota Bima Desember tahun 2016 lalu.  Total nilai pembebasan lahan mencapai Rp 4.934.075.000.

Baca juga:  Pengadaan Alsintan Sumbawa Dilaporkan ke Kejaksaan

Menurut Dedi Irawan, fakta berdasarkan hasil penyelidikan itu sedang dicocokkan oleh tim penyidik setelah turun ke lapangan. ‘’Sekarang sedang dilakukan evaluasi untuk pendalaman lagi,’’ ujarnya.

Baca juga:  Polda NTB Masih Selidiki Pengadaan Bibit Bawang Merah Bima

Selain cek lapangan, bersamaan dengan itu tim melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Namun tidak disebutkan siapa saja saksi dimaksud. Saksi tambahan untuk menguatkan hasil pemeriksaan lapangan.

Setelah pemeriksaan saksi dan cek fisik, Dedi memperkirakan akan ada agenda ekspose untuk menentukan status kasus ke tahap berikutnya. ‘’Bisa naik ke penyidikan, atau bagaimana, nanti akan tergantung dari penyidik,’’ jelasnya.

Saksi- saksi yang sudah diperiksa diantaranya panitia sembilan yang mengurus pembebasan lahan. Terdiri dari camat, lurah dan perangkatnya. Betindak sebagai ketua panitia pembebasan adalah Kadis Perkim Ir. Hamdan dan Sekertaris Dinas Perkim sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  (ars)