Penyidik Siapkan Jurus Selidiki PT GNE

Syarif Hidayat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menghormati proses penyelesaian administrasi temuan kerugian negara Perusda NTB PT Gerbang NTB Emas (GNE). Temuan Rp2,6 miliar perlahan dicicil. Penyidik bersiap menyelidiki sesuai dengan hasil LHP Inspektorat Provinsi NTB yang tak dipenuhi sesuai tenggat waktu.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengemukakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi perihal proses pengembalian kerugian negara PT GNE tersebut. Celah pihaknya untuk masuk sudah terbuka setelah masa tenggat 60 hari pengembalian kerugian negara habis pada Mei lalu.

Namun, pihaknya tidak ingin gegabah mendahului APIP (Apart Intern Pengawas Pemerintah) yang sedang bekerja. “Bagaimana penghitungan nilai aset yang dipakai untuk mengganti kerugian negaranya. Nilai asetnya cara mengukurnya juga harus objektif,” sebut dia.

Baca juga:  Kontraktor Dermaga Waduruka Terancam Masuk Daftar Hitam

Hal itu menanggapi pengembalian kerugian negara tanggungan lewat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Dari SKTJM sebagian besar pengembalian kerugian negara itu menjadi tanggungan Haris Budiharso senilai Rp2,5 miliar.

Pihak terkait itu menggantinya dengan aset tanah seluas 1 hektare di Kabupaten Lombok Utara. Obyek pengganti kerugian negara dalam bentuk aset harus disesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP). ”Kalau sesuai tidak ada masalah. Tetapi, kalau tidak sesuai ya harus disesuaikan. Aset yang lain harus disita sampai nilai kerugian negara itu terpenuhi,” cetus Syarif.

Baca juga:  Kasus Bibit Kedelai Lombok Tengah, Jaksa Ekspose Kasus dengan Auditor

Mekanismenya penilaiannya melalui tim. Menurutnya, seperti halnya waktu lalu yang diberi nama Tim Sembilan. ”Tim itu terdiri dari BPN, perwakilan pemerintah dan lainnya. Mereka menilai berapa harga tanah yang ingin dijadikan sebagai pengganti kerugian negara,” bebernya.

Temuan kerugian negara terhadap PT GNE salah satunya dari Sistem Pengendalin Intern (SPI) Pemerintah. Temuan itu menyebut kerugian negara mencapai Rp 6,7 miliar. Syarif menegaskan, pihaknya pada dasarnya siap untuk menyelidiki dugaan korupsi dari temuan indikasi kerugian negara tersebut. “LHP Inspektorat itu nanti jadi dasarnya,” pungkasnya. (why)