Dana Gempa Mengendap Rp173 Miliar Dipicu Data Anomali

Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Terhitung dana yang mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai Rp 173.048.000.000 karena belum ditransfer ke rekening masyarakat. Pemicunya, penerima bantuan masih salah sasaran yang disebut  data anomali.

Data progres transfer dana bantuan korban gempa per 17 Juni 2019 lalu, dari Rp 173 miliar itu, akumulasi dari BPBD daerah terdampak. Di antaranya Lombok Tengah paling tertinggi, Rp 162.315.000.000, Sumbawa Besar Rp 8.400.000.000, Kota Mataram Rp 2.305.000, Lombok Barat Rp 20.000.0000. Paling sedikit Sumbawa Barat Rp 8.000.000.

Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menjelaskan, data mengendap itu ditemukan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah kelompok masyarakat (pokmas) dan rekening masyarakat penerima bantuan.

‘’Endapan dana rehab rekon terpadu terjadi karena beberapa hal, di antaranya terjadi adanya anomali yang belum terselesaikan,’’ kata Danrem dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB Minggu, 23 Juni 2019.

Baca juga:  Masa Transisi Pemulihan Diperpanjang Sampai 25 Desember

Data anomali disebutnya  dipicu kesalahan pendataan awal, jadi temuan ketika dilakukan verifikasi.  Sesuai pemaparannya dalam rapat evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor BPBD NTB Jumat, 21 Juni 2019 lalu, kesalahan ini akibat pendataan awal. ‘’Kondisi nyata rumah yang tidak sesuai dengan laporan awal,’’ ujar Danrem.

Dincotohkannya, seharusnya data rumah tersebut masuk kategori rumah rusak ringan atau sedang, masuk kategori rumah rusak berat. Ini memengaruhi transfer dana yang seharusnya Rp25 juta, tapi diterima Rp50 juta. Atas alasan itu, kelebihan anggaran sebagian ditarik dan belum ditransfer kembali sampai selesai verifikasi.

Perubahan data juga disebabkan kejadian gempa yang berkali kali. Kondisi ini menyebabkan perubahan struktur kerusakan bangunan, yang tadinya rusak ringan menjadi rusak sedang, berikutnya rusak sedang menjadi rusak berat.

‘’Selain itu, masih adanya masyrakat yang belum melakukan pendebetan ke rekening Pokmas sehingga menghambat proses percepatan rehab dan rekons,’’ kata alumni Akmil 1993 tersebut.

Baca juga:  Data Anomali Gempa Jadi Temuan BPKP

Masalah lain, masih ada korban gempa yang belum membentuk Pokmas. Ada juga sebagian masyarakat yang membangun mandiri rumah karena belum menerima bantuan. Sementara progresnya belum mencapai 100 persen, sehingga belum bisa dibayarkan. ‘’Ini akan dibayarkan setelah jadi dan dievaluasi oleh tim teknis,’’ ujarnya.

Atas situasi itu, lanjut Danrem, kepada masing-masing Pemda Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi untuk revisi Surat Keputusan (SK) penerima bantuan. ‘’Dari enam daerah, yang telah menyelesaikan proses tersebut baru dua kabupaten saja yakni Loteng dan Lobar,’’ sebutnya.

Danrem berharap, agar laporan anomali data seluruh kabupaten dan kota terdampak yang masih belum tuntas agar segera diselesaikan. Sehingga tidak menghambat proses pecepatan rehab dan rekon. Selain itu, Danrem juga berharap agar seluruh stakeholder di NTB berperan aktif dalam proses percepatan rehab rekon dimaksud, agar capaian sesuai target masa transisi yang ditentukan.  (ars)