Mantan GM Sundancer Diperiksa KPK

Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola resort Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat (tengah) berjalan keluar meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019 lalu. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Dua hari berturut- turut mantan General Manager (GM) Hotel Whyndam Sundancer Lombok Nanang Supriadi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan yang berakhir Kamis, 20 Juni 2019 pukul 15.00 Wita, ia mengungkap modus suap yang diduga melibatkan  Warga Negara Asing (WNA) terkait penyalahgunaan izin tinggal.

Nanang Supriadi diketahui menjadi GM sejak September 2018 lalu. Ia di bawah manajemen Whyndam, operator yang mengelola hotel Sundancer. Sementara PT. Wisata Bahagian Indonesia (WBI) sebagai owner hotel dengan Direktur Liliana Hidayat yang kini jadi tersangka KPK.

Dua WNA yang disebut dalam kesaksian saksi adalah Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan  yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Mengantongi visa wisata, namun sebagai bagian dari pemilik hotel.

Secara struktural,  dua orang asing tersebut menjadi atasan Nanang, menjabat sebagai Board of Director  (BOD) atau bagian dari owner. Sehingga Nanang tidak menyampaikan langsung kegelisahannya soal pelanggaran izin Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan, namun diteruskan ke Liliana Hidayat selaku Direktur  PT.WBI.

Sejak masuk September sebagai GM, Nanang mengaku kaget dengan karut marut perizinan yang belum beres. Tercatat untuk kewenangannya saja, ada 16 perizinan, tapi manajemen hotel tetap “nyaman” beroperasi. Di sisi lain, ada atasannya orang asing yang bebas lalu lalang dari negara asalnya tanpa mengantongi izin tinggal.

“Saya salah sebagai GM tidak ingatkan ini, mengigatkan kepada para owner untuk tertib administrasi,” sesalnya.

KPK menanyakan tugasnya sebagai GM, apa saja hubungannya dengan orang asing tersebut. Ia jelaskan posisinya sebagai operator di bawah manajemen Whyndham. Sebatas yang diketahuinya, dua orang asing tersebut sudah lima tahun beraktivitas di hotel dengan status visa kunjungan.  Data data meeting yang diikuti dan dipimpin warga Singapura dan Australia itu ditunjukkan juga oleh Nanang atas permintaan KPK. Diungkapnya, dua WNA tersebut bebas keluar masuk Lombok dan beraktivitas di hotel.

Awalnya Nanang mengira Geoferry dan Manikam hanya investor. Namun dengan tingginya intensitas kedatangan, ia mengorek informasi, rupanya bekerja dan posisinya sebagai bagian dari pemilik hotel.

Selain absensi, KPK juga meminta menyerahkan dokumen tambahan. Namun Nanang tak menyebut dokumen dimaksud dengan alasan menjaga kerahasiaan penyidikan KPK. Tapi Nanang memastikan, dokumen ada hubungannya dengan peran mantan Kepala Kantor Imigrasi Kurniadie, SH.,MH yang kini jadi tersangka oleh KPK. ‘’Dokumen yang  saya serahkan ke Imigrasi itu, saya serahkan juga ke KPK,’’ pungkasnya.

Pria yang banyak mengurus manajemen hotel se Indonesia ini, mengakui baru menemukan buruknya manajemen sebuah perusahaan bidang pelayanan dan investasi. Bahkan lobi lobi dan upaya suap menjadi “tradisi” yang mengakar melibatkan instansi pemerintah.

Atas alasan itulah ia memilih keluar beberapa bulan lalu, jauh sebelum KPK melakukan OTT.

Nanang  berharap kasus ini diproses oleh KPK dan menjadi pelajaran bagi hotel lainnya agar tidak main main dengan perizinan WNA. Ia mendorong agar taat prosedur untuk mengedukasi investasi lain, sehingga biaya yang dikeluarkan tetap akan masuk ke negara, dibanding untuk menyuap petugas yang berwenang di instansi pemerintahan.

Dihubungi terpisah, Dr. Ainuddin, SH.,MH selaku  kuasa hukum Geoferry dan Manikam,  enggan berkomentar apapun berkaitan dengan kliennya. “Apapun hubungannya dengan ini, silakan hubungi KPK,” sarannya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah hingga berita ini ditulis, belum memberi penjelasan terbaru soal pemeriksaan saksi saksi tersebut. (ars)