Gratifikasi Rp1,2 Miliar Kurniadie, KPK Akhiri Pemeriksaan Saksi di Mataram

Kasubbag TU Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Deny Chrisdian menuruni tangga gedung Ditreskrimsus Polda NTB usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus gratifikasi Rp1,2 miliar mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie.  (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – KPK menyudahi pemeriksaan saksi-saksi terkait gratifikasi Rp1,2 miliar mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie. Tak kurang dari 10 saksi diperiksa secara maraton di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Pemeriksaan berakhir Jumat, 21 Juni 2019 kemarin.

“Sudah selesai tadi (kemarin). Penyidik sudah pamit,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menjawab konfirmasi usai menerima kunjungan tim penyidik KPK di ruangannya. Selama lima hari pemeriksaan sejak Senin, 17 Juni 2019 lalu, tim penyidik KPK menggunakan ruang rapat di lantai dua Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Sejumlah saksi bergantian keluar masuk ruangan tersebut sepanjang agenda pemeriksaan.

Berdasarkan catatan Suara NTB, sejumlah saksi yang dimintai keterangan tersebut terkait dengan kasus gratifikasi senilai Rp1,2 miliar yang diterima mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie. Beberapa diantaranya yakni pejabat lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Mataram seperti Kasubsi Penindakan Putu Sukarna; penyidik PPNS Haris dan Ayub Muksid; staf Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Nengah Radi Antara dan Bagus Wicaksono; Kaur Umum Dewa Made Windusala.

Kemudian, Kasi Lalu Lintas Keimigrasian Gede Semarajaya; saksi yang diperiksa beruntun setiap hari, Kasubbag TU, Deny Chrisdian; Kasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Rahmat Gunawan; dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo. Sementara dari pihak lainya yakni kuasa hukum dua WNA Bower Geofrey William dan Manikam Katherasan, Ainudin; pihak Bank BNI; serta mantan General Manager Wyndham Sundancer Resort Lombok, Nanang Supriadi dan perwakilan pengelola hotel, Joko Hariono.

Dalam kesempatan terpisah, Wilopo mengakui pemeriksaan KPK tersebut merupakan lanjutan dari proses sebelumnya. “Kalau soal substansi pemeriksaan tidak bisa kita jelaskan karena itu ranah KPK,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya kemarin, Jumat, 21 Juni 2019. (why)