Dugaan Korupsi Mantan Kepala Imigrasi Mataram, Hasil Gratifikasi Didalami

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo menuju mobilnya usai diperiksa KPK sebagai saksi, Kamis, 20 Juni 2019 di Markas Polda NTB, Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – KPK melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan gratifikasi penghentian kasus keimigrasian dua WNA pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Total lima saksi bergantian menjawab pertanyaan penyidik KPK di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis, 20 Juni 2019 kemarin. Pemeriksaan terkait aliran dana hasil gratifikasi senilai Rp1,2 miliar.

Mereka yang diperiksa KPK itu antara lain Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo; Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Deny Chrisdian; Kaur Umum Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dewa Made Windusala.

Selain itu, mantan General Manager Wyndham Sundancer Resort Lombok Nanang Supriadi; serta seorang pengacara Ainudin yang merupakan kuasa hukum dua warga negara asing yang diduga melanggar izin tinggal.

Usai pemeriksaan, Dewa Made Windusala mengaku diperiksa terkait aliran dana yang diduga dari hasil gratifikasi penghentian kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang bekerja di Sekotong, Lombok Barat.

“Saya waktu itu dikasih sama Pak Kasubbag (Deny). Katanya ini ada uang THR. Itu banyaknya Rp2 juta,” kata Dewa mengulang jawaban yang sudah dia berikan sebelumnya kepada penyidik KPK.

Dia mengaku tidak mengetahui asal-usul uang tersebut. Setahu dia, waktu itu sekitar akhir Mei merupakan pekan terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia mafhum saja ketika disodori uang dengan label THR (tunjangan hari raya).

“Saya mana tahu itu uang dari mana. Itu dikasih pimpinan. Uang itu sudah saya kembalikan. Ini ada berita acaranya,” kata dia sambil menunjukkan secarik kertas.

Baca juga:  Proyek Bawang Bima Diduga Rugikan Negara Rp2,3 Miliar

Sementara Deny tidak banyak memberikan keterangan. Dia hanya mengamini bahwa pemeriksaannya kemarin merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Deny diperiksa KPK tiap hari sejak Senin awal pekan ini. “Iya masih,” jawabnya.

Wilopo menjadi saksi yang paling akhir keluar dari ruang pemeriksaan. Kemarin dia datang sekitar pukul 13.00 Wita dan baru selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.30 Wita. Sambil berjalan menuju mobilnya, Wilopo enggan berbicara banyak mengenai materi pemeriksaan penyidik KPK hari itu. Berkali-kali dia melambaikan tangannya pertanda menolak diwawancara.

Demikian juga saat ditanya perihal ada tidaknya aliran dana hasil gratifikasi yang mengalir ke pejabat Kanwil Kemenkumham NTB. Seperti halnya yang mengalir ke para pejabat Kantor Imigrasi Mataram, sesuai pengakuan Made Windusala. “Nanti saja di kantor,” kata Wilopo singkat.

Sementara saksi Ainudin mengaku tidak punya urusan dengan penyerahan uang untuk menghentikan penyidikan dua kliennya yang pada Mei lalu diusut Imigrasi Mataram. Bahkan, progres penanganan kasusnya pun dia tidak tahu.

“Sampai deportasi itu saya juga tidak tahu. Sebelum itu sudah putus (kontrak pengacara). Saya mendampingi waktu itu kasus masih baru ditangani,” jelasnya.

Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dugaan gratifikasi penghentian penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. Para tersangka itu, antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat, pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Baca juga:  Pengadaan Alkes Rp15,6 Miliar, Direktur Poltekkes Mataram akan Diklarifikasi

Dugaan gratifikasi tersebut terkait proses penanganan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal WNA asalAustralia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48).

Tersangka Liliana menegosiasi penanganan kasus tersebut agar dihentikan. Awalnya hendak memberi Rp300 juta. Namun Yusri menolak. Setelah berkoordinasi dengan Kurniadie, ongkos penghentian kasus naik menjadi menjadi Rp1,2 miliar.

Sejumlah uang itu diberikan Liliana dengan membungkusnya ke dalam kantong keresek hitam. Kantong plastik tersebut dimasukkan ke dalam bak sampah di depan ruangan tersangka Yusri di dalam Kantor Imigrasi Mataram. Tersangka Kurniadie dan Yusri dijerat dengan pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Liliana yang diduga sebagai pemberi gratifikasi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)