Sebelum OTT, Dua WNA Dideportasi

Armand Armada Yoga Surya (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kantor Imigrasi Kelas I Mataram mendeportasi dua oknum Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal. Proses deportasi dilakukan sehari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

WNA atasnama Geoferry William Bower asal Australia  dan Manikam Katherasan asal Singapura diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pemilik saham di Sundancer Hotel Lombok. Meski mengetahui kasus ini, namun tidak dilakukan penindakan oleh tersangka Kurniadie, SH.,MH selaku Kepala Imigrasi Mataram waktu itu.  Direktur PT WBI Liliana Hidayat selaku pengelola hotel, diduga menyuap Kurniadie sebesar Rp 1,2 miliar.

KPK kemudian menciduk Kurniadie  Senin, 27 Juni 2019 lalu di Mataram.

Plt. Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Armand Armada Yoga Surya, SH  mengungkapkan, dua WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal itu sudah dideportasi. Bahkan sebelum OTT.  ‘’Itu OTT kan tanggal 27, nah Imigrasi sudah deportasi tanggal 25,’’ kata Armand.

Meski OTT KPK itu terkait dengan izin tinggal dua WNA, namun sudah ada upaya dari  Kepala Imigrasi dan Inteldakim sebelumnya untuk proses deportasi. Ditanya, apakah deportasi dilakukan setelah menerima suap? Atau ada gelagat akan ditangkap KPK? Armand tidak tahu persis. “Saya baru menjabat sebagai Plt. Itu proses sebelum saya,” tegasnya.

Sementara terhadap dua WNA itu, setelah dilakukan deportasi, sudah ditindaklanjuti pencekalan selama enam bulan terhitung sejak dikeluarkan paksa dari Indonesia.  Setelah enam bulan berlalu, jika dua WNA itu kembali, maka harus melalui proses pemeriksaan ketat. Jangan sampai, kata Armand, terjadi penyalahgunaan izin tinggal lagi. ‘’Di sini kami harus hati- hati. Harus menata proses perizinan ini jangan sampai ada masalah lagi,’’ jelasnya.

Pejabat Kanwil Kemenkum HAM yang diutus untuk mengambil alih pengelolaan kantor Imigrasi  ini membuka diri dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol dan memberinya masukan. Dengan begitu, Imigrasi akan menjadi instansi yang transparan dan profesional dalam tugas pelayanan publik, khususnya soal paspor.

WNA Diperiksa KPK

Soal dugaan suap itu, KPK rupanya juga mendalami peran  dua WNA tersebut. Pada hari yang sama, Rabu kemarin, diperiksa juga pengacara dua WNA, Dr. Ainuddin, SH.,MH. Ainuddin juga datang memenuhi panggilan tadi pagi.  Sempat keluar istirahat siang,  beberapa jam kemudian ia masuk lagi di ruangan pemeriksan KPK. “Saya diperiksa sebagai saksi untuk dua WNA itu,” ujar Ainuddin sembari berlalu. (ars)