Belasan Pejabat Imigrasi Diperiksa KPK hingga Malam

Dua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram turun dari lantai dua ruang pemeriksaan. Keduanya diperiksa hingga Senin malam, 17 Juni 2019. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memanggil dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan suap izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Hingga hari kedua Selasa, 18 Juni 2019 kemarin, sudah belasan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram diperiksa. Bahkan proses permintaan keterangan hingga malam hari.

Pemeriksaan lanjutan sejak Selasa pagi hingga siang kemarin, sedikitnya ada enam orang yang masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB.  Para saksi itu di antaranya  Haris, selaku Pejabat Imigrasi di Inteldakim,  Putu Sukarna menjabat sebagai Kasubsi Penindakan Inteldakim,  I Nengah Radi  staf  pada Inteldakim,  Bagus Wicaksono juga staf Inteldakim, serta  I Gede Sumarajaya menjabat Kasi Lalulintas Keimigrasian. Ayub Abdul Muqsith, penyidik PPNS Inteldakim yang sempat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga diperiksa.

‘’Sesuai laporan yang saya terima. Mereka inilah dari pihak internal kami yang dipanggil hari ini oleh KPK,” kata Plt. Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Armand Armada Yoga Surya, SH, Selasa, 18 Juni 2019.

Pemeriksaan itu melengkapi permintaan keterangan enam pejabat Imigrasi lainnya.  Mereka adalah  Syahril selaku ajudan mantan Kepala Imigrasi, Kurniadie, SH.,MH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saksi lainnya,  Guna Putra Manik, menjabat Kasubsi Pengawasan Inteldakim,  Pendopotan  Sidjabat posisinya sebagai Pejabat Imigrasi di Inteldakim, serta  penyidik PPNS Inteldakim  Ayub  juga diperiksa sebelumnya.

Baca juga:  Sidang Kurniadie, Ide Suap dari Dua Bule Wyndham Sundancer

Dua pejabat lainnya yang juga diperiksa adalah Rahmat Gunawan, Rahmat Gunawan, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim)  dan Kasubag TU Denny Chrisnadi.

Menurut Armand, dua bawahannya itu diperiksa hingga pukul 22.00

Wita di aula Ditreskrimsus. ‘’Saya diperiksa sampai jam 10 malam. Tapi setelah itu, masih ada Ayub yang diperiksa,’’ kata Denny, saat mendampingi Plt memberikan penjelasan kepada wartawan.

Ditanya materi pemeriksaan, baik Armand maupun Ayub menolak, karena sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Termasuk ketika ditanya soal aliran dana suap Rp 1,2 miliar, mereka enggan menjelaskan. “Biarlah itu jadi kewenangan KPK. Kami takut salah,” jelasnya.

Terpenting, ia sudah terbuka dan memberi ruang kepada KPK untuk memanggil dan meminta data apapun terkait kasus yang membelit instansinya itu.

Baca juga:  Berat, Tantangan Pembenahan Imigrasi Mataram

‘’Kami akan kooperatif kepada KPK atau kepada siapapun kami terbuka. Tidak ada lagi era tertutup. Sebab ini juga jadi arahan dari atasan kami di Kanwil Kemenkum HAM,’’ ujar Armand yang saat ini masih aktif sebagai Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM NTB.

Terkait bukti tambahan, sejauh ini dipastikannya tidak ada yang diminta KPK. Hanya sebelumnya diminta membawa buku tamu, itu pun sudah dikembalikan.

Sementara suasana pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB berlangsung steril. Wartawan yang tadinya menunggu dilorong lantai dua, rupanya membuat penyidik KPK merasa terusik. Seorang perwira di Subdit III Tipikor menyarankan wartawan turun dan menunggu di lantai satu. Satu per satu saksi masuk ke ruang pemeriksaan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK memastikan, gedung Ditreskrimsus akan dipakai untuk pemeriksaan KPK selama sepekan. ‘’Kalau melihat surat permintaan peminjaman gedung, diperkirakan selesai Jumat tanggal 21 Juni,’’ sebut Kabid Humas. (ars)