Kasus Korupsi Kebun Kopi Tambora, Mantan Kadisbun Kabupaten Bima Bebas

Mantan Kadisbun Kabupaten Bima, Heru Priyanto bersama penasihat hukumnya, Abdul Hanan dan Sri Mulyani, Rabu, 12 Juni 2019 usai menjalani persidangan. Terdakwa korupsi program pengamanan produksi kopi tambora 2016 ini divonis bebas. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima Heru Priyanto selangkah lagi bakal menghirup udara bebas. Terdakwa korupsi program pengamanan hasil kopi Tambora tahun 2006 ini tidak bersalah. Majelis hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Ferdinand Marcus Leander membacakan amar putusannya dalam sidang, Rabu, 12 Juni 2019 kemarin.

“Menyatakan terdakwa Heru Priyanto tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan,” ucapnya.

Majelis hakim yang dianggotai Abadi dan Fathurrauzi ini memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan Rutan. Sekaligus memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan uang titipan pengganti kerugian negara sebesar Rp40 juta.

Perintah pengembalian itu, sambung Ferdinand, karena terdakwa divonis bebas sehingga tidak dibebani pembayaran uang pengganti kerugian negara. Jaksa sebelumnya, menuntut hakim untuk menjatuhkan vonis selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga:  Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim berpendapat terdakwa Heru tidak terbukti menyuruh atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama ketua pelaksana kegiatan, Syafruddin Idris dan kepala kebun, Suparno. Syafruddin sudah dihukum penjara selama satu tahun tujuh bulan dan Suparno divonis dua tahun satu bulan penjara.

Mereka terbukti korupsi hasil penjualan produksi kopi tambora sebesar Rp147 juta. Fathurrauzi menjelaskan, jual beli 25 ton kopi

tambora pada Juli 2006 termaktub dalam surat perjanjian yang ditandatangani pengusaha Hariadi dan terdakwa Heru. “Uang sebesar Rp31 juta yang diterima terdakwa untuk uang muka pembayaran kopi tersebut,” jelasnya.

Heru lantas menyetor ke kas daerah melalui bendahara dinas Abidin Muhammad. Uang Rp31 juta itu dimasukkan sebagai hasil penjualan produksi kopi yang totalnya Rp160 juta. Sementara uang sebesar Rp8,5 juta operasional kepala dinas, menurut hakim hanya tuduhan kosong terpidana Suparno dan Syafruddin. Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikannya di dalam persidangan.

Baca juga:  Distanbun Akui Bibit Rusak 190 Ton

“Adalah fiktif karena tidak ada bukti, tidak ada keterangan dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan uang tersebut,” imbuhnya. Pengamanan produksi kopi tambora tahun 2006 seluas 500 hektare dibiayai APBD Kabupaten Bima sebesar Rp192 juta. Pengelolaan senilai Rp525 juta cuma dilaporkan Rp378 juta. Suparno dan Syafruddin membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. BPKP Perwakilan NTB menghitung selisih Rp147 juta sebagai kerugian negara.

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa, Abdul Hanan mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan nota pembelaan setebal 384 halaman yang diajukannya. “Pada intinya kami menghormati putusan hakim,” ujarnya didampingi koleganya, Sri Mulyani.

Sementara jaksa penuntut umum Wardoyo Utomo mengaku masih pikir-pikir. Meski KUHAP sudah mengatur bahwa jaksa wajib mengajukan kasasi atas setiap vonis bebas. “Kan masih ada waktu tujuh hari. Saya koordinasikan dulu dengan pimpinan,” ucapnya. (why)