OTT Kepala Imigrasi Mataram, SK Pencopotan Tunggu Tembusan Surat Penahanan KPK

Ilustrasi pelayanan di Kantor Imigrasi (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie sudah mendekam di Rutan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi penghentian kasus keimigrasian dua tenaga kerja asing Wyndham Sundancer Lombok. Surat keputusan pemberhentian sementaranya sedang diproses Kanwil Kemenkumham NTB.

Kepala Kantor Imigrasi Mataram kini masih dijabat pelaksana harian. “Kami menunggu surat penahanan dari KPK,” ujar Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo mengonfirmasi saat dihubungi Rabu, 12 Juni 2019 kemarin. Surat penahanan tersebut, sambung dia, menjadi dasar pengurusan administrasi pencopotan Kurniadie dari jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Saat ini, kepala kantor masih dijabat pelaksana harian.

“Sebenarnya kalau sudah tersangka statusnya sudah diberhentikan sementara sampai ada vonis pengadilan. Tapi ini kita masih menunggu dari KPK. Sekarang untuk mengisi kekosongan ada Plh (pelaksana harian) agar pelayanan berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga:  Berat, Tantangan Pembenahan Imigrasi Mataram

Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dugaan gratifikasi penghentian penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana, pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Dugaan gratifikasi itu terkait proses penanganan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal WNA asalAustralia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Tersangka Liliana menegosiasi penanganan kasus tersebut agar dihentikan. Awalnya hendak memberi Rp300 juta. Namun Yusri setelah berkoordinasi dengan Kurniadie menaikkan ongkos penghentian kasus itu menjadi Rp1,2 miliar.

Baca juga:  Suap di Imigrasi Mataram, Pejabat Kanwil Kemenkumham NTB Diduga Ikut Terima Uang

Tersangka Kurniadie dan Yusri dijerat dengan pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Liliana yang diduga sebagai pemberi gratifikasi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)