Alat Peraga PAUD Kota Bima Rp 1,8 Miliar Diusut Kejaksaan

Ilustrasi pengusutan kasus (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Bima sedang gencar mengusut dugaan korupsi pada pengadaan alat peraga pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bima. Pagu anggaran mencapai Rp 1,8 miliar tahun 2018. Diduga terjadi tindak pidana pada mark up harga dan indikasi salah sasaran.

Kemajuan penanganan kasus ini sudah cukup signifikan. Menurut Kasi Intel Kejari Bima, M. Ikhwanul Fiaturrahman, SH, sudah dilakukan gelar perkara atau ekspose pada pertengahan Mei lalu. ‘’Hasil ekspose, kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan umum. Tapi belum sampai penetapan tersangka,’’ kata Kasi Intel  menjawab Suara NTB, Rabu, 12 Juni 2019 kemarin.

Untuk calon tersangka masih dalam proses pendalaman bukti dan keterangan saksi. Meski diakuinya untuk calon tersangka sudah ada gambaran dari ekspose awal. ‘’Tapi untuk menentukan siapa tersangkanya, akan didalami lagi,’’ ujarnya.

Pengadaan alat peraga ini diketahui tahun 2018, sumber anggaran APBD Kota Bima senilai Rp 1,8 miliar. Menurut M. Ikhwanul, unsur  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada kasus ini sudah terpenuhi. Dalam pengadaan alat peraga untuk PAUD negeri dan swasta itu, penyidik menemukan indikasi mark up harga.

Baca juga:  PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana Jadi Tersangka Kasus Dermaga Gili Air 2017

Menurutnya, jika diukur dengan kualitas, Alat Peraga Edukasi (APE) itu tidak sesuai. “Barangnya memang ada, sesuai dengan RAB. Tapi ada indikasi mark up harga sudah kami bisa temukan. Tinggal nanti bagaimana melibatkan ahli untuk hitung berapa kerugian negaranya,’’ kata dia.

Selain soal mark up, indikasi penyimpangan lainnya pada proses pengadaan dan distribusi alat peraga. Ada indikasi salah sasaran. ‘’Harusnya untuk PAUD A, tapi malah diberikan kepada PAUD B. Ini kami sebut sebagai salah sasaran,’’ ujarnya. Terhadap kesalahan prosedur ini, pihaknya sedang melakukan pendalaman untuk menentukan letak kerugian negara, tentu saja dengan melibatkan auditor.

Menurut rencana, akan dilibatkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kerugian negara. Namun sebelum itu, masih ada tahapan pemeriksaan saksi saksi di tingkat penyidikan.

Pada tingkat penyelidikan sebelumnya, tim Pidsus kata Ikhwan, sudah memeriksa sejumlah saksi dari Dikbud Kota Bima.   Salah satu saksi penting itu adalah Kadis Dikbud Kota Bima, Alwi Yasin. Saat pengadaan alat peraga itu bergulir, Alwi masih menjabat Kadis Dikbud, kemudian dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).  Tapi meski sudah pindah jabatan, tanggung jawabnya tetap melekat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dipanggil lagi setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Selain Alwi, diperiksa sejumlah kepala seksi (Kasi) lainnya, termasuk Kasi Sarpras yang berkaitan langsung dengan pengadaan.

Baca juga:  MA Tolak Kasasi Terdakwa Kasus BPR

Kejari Bima menyelidiki kasus ini setelah sebelumnya mendapat laporan masyarakat. Item yang dilaporkan beragam,   terkait pengelolaan dana PAUD/TK sejak Tahun 2016, 2017 dan 2018 dan 2019.

Tahun 2016 lalu, jumlah PAUD di Kota Bima belum jelas datanya, namun tahun 2017 dan tahun 2018, Dikpora Kota Bima mendapat kucuran dana dari APBN senilai Rp5 miliar lebih atau setiap tahunnya mendapat suntikan dana Rp2,9 miliar.

Modus awal yang dilaporkan adalah dugaan pemotongan anggaran seluruh  PAUD/TK hingga 50 persen dari total anggaran yang diterima.   Namun setelah diselidiki, pihak Kejaksaan menemukan juga indikasi lain, terkait dugaan mark up harga APE, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. (ars)