Muhir Serahkan Memori Kasasi

Terdakwa H. Muhir saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi jatah proyek perbaikan gedung sekolah terdampak gempa di Kota Mataram 2018, H. Muhir resmi menyerahkan berkas memori kasasi atas vonis banding hakim tinggi Pengadilan Tinggi NTB. Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar ini beralasan hakim tidak punya pertimbangan yuridis menghukumnya lebih berat.

Hal itu disampaikan penasihat hukumnya, Burhanuddin ditemui Selasa, 11 Juni 2019. “Jadi alasan hakim menghukum klien kami lebih berat itu tidak punya pertimbangan yuridis,” klaimnya. Menurutnya, hakim banding tidak tepat dalam menjatuhkan putusan. Apalagi tanpa disertai argumen hukum yang memberi rasa keadilan.

Penambahan hukuman dua tahun penjara sehingga menjadi empat tahun dalam vonis tersebut, menurut Burhanudin, tak berdasar kuat. “Disebutkan bahwa klien kami ini tidak mengakui perbuatannya sehingga pantas dihukum lebih berat. Padahal itu disampaikan dalam pledoi yang kami membuatnya dengan landasan fakta hukum di persidangan.

Secara yuridis bisa kami buktikan,” jelasnya. Dalam kasasi yang kini sudah di meja panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram itu, dia mengajukan petitum. Diantaranya pembebasan Muhir dari segala dakwaan. “Kami tetap berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam pledoi kami. Kami memohon hakim agung untuk memutus bebas,” tegas Burhanuddin.

Saat ini pihaknya juga tengah menyusun kontra memori kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. “Jaksa kasasi, kami juga kasasi,” pungkasnya. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengungkapkan, masing-masing berkas memori kasasi jaksa penuntut umum Kejari Mataram dan terdakwa Muhir sudah diterima.

“Masing-masing juga akan membuat kontra memori kasasi. Nanti kalau semuanya sudah lengkap baru kita kirim ke mahkamah agung,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah. Sementara jaksa penuntut umum melalui Kasi Pidsus Kejari Mataram sebelumnya mengajukan kasasi karena putusan hakim banding belum memenuhi rasa keadilan.

Jaksa masih yakin Muhir harus dihukum berat sesuai tuntutan. Yakni delapan tahun penjara. Sebab, jaksa mempertimbangkan perbuatan korupsi Muhir dilakukan di saat terjadi bencana. Dalam amar putusannya, hakim banding memperberat hukuman Muhir menjadi empat tahun penjara. Serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa Muhir terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why­)