Mantan Kadis Perkim Kota Bima Dipanggil Kejati NTB

Lahan relokasi korban banjir Kota Bima yang diduga bermasalah. Sedianya lahan 4,2 hektar itu untuk membangun rumah warga di bantaran sungai yang jadi korban banjir 2016 lalu. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Bima, Ir. Hamdan dipanggil sebagai saksi, Selasa, 11 Juni 2019. Pemanggilan terkait kasus dugaan korupsi lahan relokasi banjir senilai Rp 4,9 miliar.

Hamdan dipanggil sebagai saksi dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain KPA, dipanggil juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adhy Aqwan. Namun hingga sore kemarin, keduanya belum hadir.

‘’Kita panggil mereka sebagai saksi untuk mendalami penyelidikan proyek lahan relokasi ini. (Mantan) Kadis dan PPK nya. Tapi sampai sekarang belum hadir,’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH, Selasa kemarin.

Pihaknya  menemukan indikasi tindak pidana pada proyek pembebasan lahan relokasi dampak banjir Kota Bima. Dalam pembebasan lahan mencapai Rp 4,9 miliar itu terindikasi bermasalah  karena  diduga ada mark up harga.

Baca juga:  Kasus Korupsi Kebun Kopi Tambora, Mantan Kadisbun Kabupaten Bima Bebas

Lahan seluas 4,2 hektar lebih itu berada pada kontur perbukitan, dilakukan pembebasan oleh Dinas Perkim mencapai Rp 11,5 juta per are. Penyidik mengindikasikan, untuk lahan miring, harga itu terlalu mahal.

Harga lahan dinilai di atas  normal untuk struktur tanah di perbukitan, warga menyebut lokasi itu So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat.   Lahan itu dihajatkan untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima Desember tahun 2016 lalu.

‘’Total nilai pembebasan lahan mencapai Rp 4.934.075.000,’’ sebutnya.

Jika tidak hadir, akan dilayangkan panggilan ulang kepada dua saksi tersebut. Sementara saksi- saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, panitia sembilan yang mengurus pembebasan lahan. Terdiri dari camat, lurah dan perangkatnya. Betindak sebagai ketua panitia pembebasan adalah Kadis Perkim Ir. Hamdan.

Baca juga:  KPK Periksa Pejabat Imigrasi Mataram

Awalnya kasus ini diusut Bidang Intelijen Kejati NTB. Setelah indikasi tindak pidana semakin terang, lantas dinaikkan status penanganan ke penyelidikan Pidsus. Namun Pidsus tak bisa langsung meningkatkan status kasus menjadi penyidikan, karena saran Kajati dalam ekspose itu, diminta melengkapi keterangan saksi serta dokumen tambahan lainnya. Setelah itu, baru tersangka ditetapkan.

Potensi kasus dinaikkan ke penyidikan cukup besar. Penjelasan Kajati NTB Arif, SH.,MM sebelumnya, indikasi pidananya sudah ditemukan. Hanya tinggal memperdalam keterangan saksi dan bukti, lantas pada ekspose berikutnya menetapkan tersangka.

Soal potensi kerugian negara, belum bisa disampaikan. Akan dikaji lebih awal kemungkinan akan melibatkan ahli auditor. Sementara ini, penyidik sedang melakukan pendalaman sendiri untuk penentuan kerugian dari harga pembebasan lahan itu. (ars)