Temuan Awal Kasus Dana KONI, Ada Indikasi Kelalaian Administrasi

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan kasus dana hibah KONI Provinsi NTB digeser. Awalnya penyelidikan dilakukan Ditreskrimsus Polda NTB, belakangan digeser ke Inspektorat Provinsi NTB.  Temuan awal, ada indikasi kelalaian secara administrasi.

Pelimpahan audit kasus dana KONI itu dibenarkan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si. Audit sesuai kewenangan pihaknya selaku Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP), sebab KONI mengelola dana hibah untuk penyelenggaraan Porprov 2018 yang sumbernya dari pemerintah daerah.

‘’Sumbernya kan dari hibah. Makanya  kita lihat esensi penggunaannya. Sebab ada hal yang keliru administrasinya kita lihat, tapi ini kita dalami lagi,’’ kata Inspektur kemarin.

Sejauh ini diakuinya belum ditemukan indikasi penyimpangan, tapi baru mengarah pada kelalaian secara administrasi.  Dicontohkannya, seperti ada keterlambatan administrasi dari Cabor-cabor penerima dana hibah yang disalurkan KONI. ‘’Contoh,  honor panitia, honor juri, ada venue yang belum diselesaikan,’’ jelasnya.

Dalam temuan awalnya, KONI dinilai tidak tertib administrasi. ‘’Ini agak lalai, ini yang kita tertibkan,’’ tegas Ibnu Salim.

Sementara ini audit masih dilakukan oleh tim Irbansus dengan klarifikasi dan pengumpulan dokumen sebagai bukti pelengkap audit. Semua temuan akan jadi catatan dan ditindaklanjuti pada rekomendasi. ‘’Yang tidak dibayar, rekomendasikan segera kita minta dibayarkan,’’ sarannya.

Audit belum mengarah pada kesimpulan. Yang disampaikannya masih berupa gambaran umum proses audit awal. Tapi dari audit diperoleh gambaran awal belum ada mensrea (niat melawan hukum) pada temuan tersebut.

Porprov 2018 menghabiskan anggaran belasan miliar. Anggaran yang bersumber dari dana hibah Rp10 miliar. Ditambah lagi dengan dana sharing dari KONI kota dan kabupaten se-NTB. Dana hibah digunakan untuk pembukaan dan penutupan Porprov, sewa venue, biaya wasit, baju, dan juga membayar 389 wasit/juri. Termasuk dihabiskan untuk membeli 1.300 medali. Yakni 385 medali emas, 385 perak, dan 530 perunggu.

Untuk dana sharing, rinciannya Kota Mataram Rp414.045.000, Lombok Barat Rp339.120.000, Lombok Tengah Rp353.835.000, Lombok Timur Rp252.990.000, Lombok Utara Rp125.010.000, Sumbawa Barat Rp353.430.000, Sumbawa Rp359.910.000, Dompu Rp291.735.000, Kabupaten Bima Rp404.055.000, Kota Bima Rp437.265.000. Total anggaran dari dana sharing Rp3.331.395.000.

Dana sharing itu digunakan untuk membiayai 755 official dan 3.043 atlet. Masing-masing atlet dan official terhitung ditanggung Rp135 ribu per hari. (ars)