Dugaan Korupsi, Masyarakat Dapat Lapor ke ‘’NTB Care’’

I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Komunikasi, informatika dan statistik (Diskominfotik) NTB terus melakukan optimalisasi aplikasi NTB Care  sebagai kanal layanan untuk merespons berbagai bentuk pengaduan dan keluh masyakat terkait pelayanan publik. Kini, masyarakat dapat mengadukan masalah dugaan korupsi dan persoalan hukum lainnya ke NTB Care.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH mengatakan, NTB Care kini semakin lengkap. Selain terdapat fasilitas untuk merespons pengaduan layanan publik, juga telah dilengkapi fitur pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran hukum, yang disebut Whistleblower System (WBS). Fitur ini penting, sebagai implementasi dari prinsip/asas praduga tak bersalah.

Sebab dengan fasilitas ini, memungkinkan masyarakat untuk mengadukan dugaan pelanggaran, termasuk berbagai jenis kejahatan korupsi lainnya. ‘’Dimana identitas pengadu benar-benar dijamin kerahasiaannya,tidak akan di-share ke publik, selama proses penanganannya belum tuntas,’’ terang Aryadi, Rabu, 29 Mei 2019.

Aduan masyarakat tersebut akan ditangani langsung oleh aparat terkait pada Unit pengaduan pemerintah, baik oleh aparat pengawas intern (APIP) maupun berkoordinasi dengan aparat penegak Hukum (APH) sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan hukum yang telah ditetapkan.

‘’Berbeda dengan penanganan pengaduan terkait layanan publik, akan dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui mobile phone masing-masing,’’ terangnya.

Aryadi menyebutkan selama Mei 2019, admin NTB Care menerima 71 pengaduan dan berbagai jenis keluh kesah dari masyarakat terkait dengan sektor-sektor publik. Dari 71 keluhan tersebut, aduan terbanyak terkait masalah lingkungan hidup 13 aduan.

Pada sektor ini keluhan terbanyak menyangkut penanganan sampah, yang lambat diangkut oleh petugas. Sehingga menimbulkan polusi,  bau dan masalah kesehatan lainnya. Juga pengaduan mengenai  penebangan pohon, illegal logging, pembuangan limbah dan masalah lingkungan lainnya.

Aduan berikutnya adalah  permasalahan infrastruktur sebanyak 13 aduan. Terkait masalah kondisi  sejumlah ruas jalan diberbagai pelosok yang ada di Pulau Sumbawa, serta infrastuktur pertanian lainnya. Juga masalah perhubungan sebanyak lima aduan, umumnya terkait kemacetan lalulintas, parkir, overload yang membahayakan dan perilaku berlalulintas yang kurang disiplin lainnya.

Aduan yang terkait pertambangan juga disampaikan masyarakat sebanyak 4 aduan. Hal yang dilaporkan adalah terkait pertambangan ilegal. Serta di bidang bencana, terdapat 4 laporan yang terkait pelaksanaan rehabilitasi dan  rekonstruksi akibat bencana gempa bumi, di KLU dan Kabupaten Lombok Barat.

Laporan lain terkait dengan gangguan Kamtibmas serta penanaman modal. Terdapat dua usul dan saran dari masyarakat yang memberi masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB upaya peningkatan skill SDM, khususnya calon tenaga kerja dan kaum milenial.

Sedangkan pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran hukum, selama bulan Mei ini, terdapat tiga pengaduan.  Yakni dugaan penyimpangan Dana Desa dan dugaan pungli dalam penyaluran bantuan/hibah. Dan laporan tersebut kini sedang diproses oleh aparat pengawasan dan aparat hukum terkait.

Aryadi menambahkan, dalam penanganan pengaduan masyarakat melalui NTB Care ini, hal yang paling penting sejauhmana respon penanganan yang dilakukan oleh instansi terkait. Agar mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi keluhan masyakat tersebut.

Dari 71 pengaduan tersebut, terdapat 36 aduan pelayanan publik yang sudah berhasil dituntaskan. Tiga aduan ditolak atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak jelas. Admin sudah berusaha menghubungi, namun tidak direspons.

Serta ada juga aduan yang bersifat menghujat/caci maki. Sedangkan sisanya sudah lengkap dan proses penanganannya dilakukan secara gradual dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.

‘’Ke depan kami terus melakukan optimalisasi sistem NTB Care, khususnya mencari cara yang simpel untuk dapat melakukan penanganan terhadap keluh kesah masyarakat secara konkret terkait layanan dasar  yang menjadi tanggung jawab pemerintah,’’ ujarnya.

Mantan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB ini mengatakan, pengaduan layanan publik tersebut, secara faktual, sebenarnya  dapat dikelompokkan dalam dua jenis dilihat  sifat atau kebutuhan waktu pelayanannya. Pertama, pengaduan biasa yang dapat ditangani secara gradual dengan melibatkan struktur pemerintahan dan stakeholder terkait lainnya.

Kedua, pengaduan yang bersifat emergency, sehingga membutuhkan proses penanganan yang cepat. Misalnya aduan yang terkait dengan kesehatan, kejadian luar biasa (KLB), bencana dan hal-hal emergency lainnya. Aryadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Sat Pol PP. Saat ini sedang merumuskan mekanisme penanganan pengaduan yang sifatnya agak darurat dengan  memanfaatkan seluruh perangkat yang ada.

Seperti  kader-kader posyandu, PKH, Tagana, Puskesmas dan merumuskan terbentuknya duta – duta NTB Care di setiap kecamatan. Ia mengatakan, masalah sosial yang paling banyak terjadi, sesungguhnya berada ditingkat pedesaan dan daerah-daerah terpencil.

‘’Inilah yang sedang kami rumuskan penanganannya, sehingga kehadiran pemerintah sebagaimana harapan gubernur, benar-benar dirasakan oleh masyarakat,’’ katanya.

Bahkan saat ini masih ada pengaduan yang dikirim langsung ke akun Gubernur maupun Wakil Gubernur. Hal inilah yang  sedang diupayakan untuk diintegrasikan. Sistem layanan NTB Care juga sudah terhubung dengan sistem layanan pengaduan yang dimiliki Pemkab/Pemkot se-NTB. Seperti di Kota Bima, aplikasi NTB Care sudah terkoneksi dengan website Pemkot Bima. (nas)