Pungutan Dana Bantuan Gempa, Pejabat Kemenag NTB Kumpulkan Rp104 Juta dari Masjid

Tiga tersangka dugaan korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa 2018 saat diamankan di Polres Mataram beberapa waktu lalu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tiga terdakwa pemungut dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok mulai menjalani persidangan, Senin, 27 Mei 2019. Mereka, H Silmi, Muhammad Ikbaludin, dan Lalu Basuki Rahman menghadapi dakwaan korupsi memalak dana bantuan 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat dengan total Rp104 juta.

Ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif memimpin sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, ditemani dua hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi. Jaksa penuntut umum Anak Agung Gde Putra didampingi Nurul Suaihada mengajukan dua dakwaan.

Persekongkolan tiga terdakwa itu dimulai setelah Kanwil Kemenag Provinsi NTB mendapat kucuran dana Rp6 miliar dari APBN. Duit yang dianggarkan untuk pembangunan dan rehabilitasi masjid akibat gempa bumi.

Rinciannya 12 masjid di Kabupaten Lombok Barat dengan masing-masing lima masjid di Kecamatan Gunungsari, tiga masjid di Kecamatan Lingsar, dan empat masjid di Kecamatan Batulayar. Setiap masjid mendapat bantuan Rp50 juta kecuali Masjid Nurul Huda Gunungsari yang mendapat Rp100 juta karena kerusakannya paling parah.

Terdakwa Silmi –kala itu Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenang NTB- langsung memberi titah terdakwa Ikbaludin, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat, November 2018. “Terdakwa Silmi menyampaikan kepada Ikbaludin untuk 13 masjid di tiga kecamatan tersebut dari dana yang masuk rekening masjid diminta pungutan atau sumbangan sebesar 30 persen,” jelas Nurul.

Baca juga:  Kasus Pungutan Dana Bantuan Masjid, Jaksa dan Terdakwa Sama-sama Banding

Ikbal pada awalnya mengaku tidak berani. Ikbal juga tak kuasa menolak sebab jabatan Silmi bisa membuatnya pindah kantor alias dimutasi apabila dia tidak manut. Namun akhirnya dia mau dan menawarkan pungutan turun menjadi 20 persen. Tujuannya agar tidak dicurigai dan bermasalah.

Ikbal selanjutnya menyuruh Lalu Basuki Rahman, staf KUA Kecamatan Gunungsari untuk keliling masjid meminta pungutan. “Terdakwa menyampaikan apabila pengurus masjid tidak menyerahkan syarat pungutan tersebut maka bantuan akan dialihkan ke masjid lain,” ungkap Nurul.

Basuki cuma bisa memalak duit dari empat masjid dengan total Rp49 juta. Satu masjid lainnya tidak menjadi sasaran sebab berada di perumahan Polri. Uang tersebut disetor ke Silmi melalui Ikbal. Terdakwa Ikbal juga punya daerah kekuasaan sendiri. Lewat tangannya, sebanyak Rp55 juta berhasil dipungut dari empat masjid di Batulayar dan tiga masjid di Lingsar.

“Bahwa total pungutan dana bantuan itu telah diserahkan terdakwa Ikbal kepada terdakwa Silmi sebanyak dua tahap yaitu Rp30 juta pada tahap pertama dan tahap kedua Rp25 juta,” beber jaksa. Uang tersebut, sambung Nurul, coba diakali terdakwa Silmi dengan membuatnya seolah-olah uang pinjaman.

Baca juga:  Kasus Pungutan Dana Bantuan Masjid, Jaksa dan Terdakwa Sama-sama Banding

Maka pada 16 Januari lalu, pascaditangkapnya Basuki dalam sebuah operasi tangkap tangan, Silmi mendatangi istri Ikbal. Maksudnya mengembalikan uang tunai Rp55 juta dengan kuitansi yang tertulis pengembalian pinjaman. Modus Silmi menutupi asal-usul duit hasil pungutan dana masjid tersebut.

Nurul mendakwa tiga terdakwa dengan dakwaan kesatu pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian dakwaan kedua pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor Mataram, Fathurrauzi mengatakan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. “Oleh karenanya sidang ditunda sampai 13 Juni untuk agenda pemeriksaan,” jelasnya. (why)