Jaksa Kasasi Vonis Banding Muhir

Ketut Sumedana (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Perkara jatah proyek rehabilitasi SD/SMP Kota Mataram terdampak gempa yang menjerat politisi Golkar, H. Muhir berlanjut. Jaksa penuntut umum masih belum sepakat meski anggota DPRD Kota Mataram itu dihukum hakim banding dengan penjara empat tahun. Jaksa ajukan kasasi untuk meminta hukuman yang lebih berat untuk Muhir.

Hal itu ditegaskan Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana saat ditemui di ruang kerjanya Kamis, 16 Mei 2019 kemarin. “Masih belum memenuhi rasa keadilan menurut kacamata penuntut umum. Sudah kita putuskan untuk kasasi,” ujarnya.

Alasannya, putusan Pengadilan Tinggi NTB, meski sudah menambah masa pidana penjara menjadi empat tahun –dari sebelumnya dua tahun, masih belum cukup adil bagi jaksa.

Menurut dia, alasan pemberat belum menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Baik merujuk pada penerapan hukum serta penjatuhan pidana badan. Padahal, imbuhnya, bahwa terdakwa melakukannya pada saat sedang bencana.

Baca juga:  Pemkot Beli BBM Rp4,7 Miliar, Mataram Masih Banyak Tumpukan Sampah

“Ditambah lagi ini proyek perbaikan sekolah. Gedung yang dipakai anak-anak sekolah. Kalau dari awal dikorupsi, kualitas proyek buruk, ini kan membahayakan. Kita harus lihat dampak jangka panjangnya,” tegas mantan jaksa KPK ini.

Alasan lainnya pengajuan kasasi tersebut yakni perihal penerapan hukum terhadap terdakwa, yang dalam vonis hakim di pengadilan tingkat pertama merujuk pada pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara jaksa penuntut umum masih menyakini bahwa terdakwa Muhir terbukti bersalah sesuai rumusan pasal 12e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang intinya ada unsur paksaan dan pemerasan.

“Karena dia sebagai anggota dewan menggunakan posisi strategisnya karena bisa mengatur anggaran. Ini tidak terkait pidana badannya saja, tetapi juga penerapan hukumnya,” terang Sumedana.

Baca juga:  Kasus Marching Band 2017, Penyidik Perbaiki Berkas Dua Tersangka

Jaksa masih punya waktu untuk menyatakan kasasi sampai 27 Mei mendatang. Kemudian 14 hari selanjutnya rentang waktu jaksa menyerahkan berkas memori kasasi.

Pengadilan Tinggi NTB menghukum politisi Golkar H Muhir lebih berat, yakni pidana penjara empat tahun dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Sementara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Muhir dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Jaksa sebelumnya menuntut hakim untuk memvonis Muhir dengan penjara delapan tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini dihukum bersalah uhir terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H. Sudenom. Uang tersebut terkait lolosnya anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why)