Polda NTB Ultimatum Pembuat Onar

Purnama (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengeluarkan ultimatum kepada oknum yang berbuat onar saat proses rekapitulasi suara tingkat KPU Provinsi NTB.  Jika ditemukan, akan langsung ditindak tegas.

Polisi memang menjaga ekstra proses pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di KPU Provinsi NTB. Pengamanan ketat sejak proses rekapitulasi dilakukan Selasa yang lalu hingga berakhirnya rekapitulasi Minggu, 12 Mei 2019.

‘’Polda NTB melaksanakan siaga dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup terhadap kegiatan rapat pleno tersebut. Jika ada yang berbuat onar, kami tidak segan segan tindak tegas,’’ tegas Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK saat silaturahmi  ke Redaksi Suara NTB, Jumat (10/5).

Dalam pengamanan itu Kapolda  NTB, Brigjen. Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM turun langsung memantau. Sementara personel yang dikerahkan mencapai 550 orang,  dibantu dua peleton  anggota TNI dari Korem 162/WB.

Baca juga:  Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

“Pengamanan ini,  harapannya agar rapat pleno tersebut dapat berjalan dengan aman tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada yang mencoba untuk membuat kekacauan dalan rapat pleno tersebut maka kami dari Polri dan TNI akan mengambil tindakan tegas demi keamanan di wilayah NTB,’’ tegasnya.

Dijelaskan, akhir-akhir dicermati beberapa kejadian di berbagai daerah, termasuk di NTB yang cenderung anarkis dengan menggunakan kekerasan. Dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, disebutkan  pelaku bisa diancam hukuman 4 tahun ketika bermaksud berbuat onar, apalagi berbuat onar.

‘’Dengan maksud berbuat onar saja, itu sudah merupakan tindak pidana. Siapa saja itu apakah tokoh atau politisi atau siapapun juga, Polda NTB bersama TNI akan melakukan tindakan secara tegas dan terukur serta penegakan hukum,’’ tegasnya.

Baca juga:  Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

Namun, jika memang ada  ketidakpuasan dari para peserta Pemilu, simpatisan atau pendukung, diimbau agar tidak melakukan unjuk rasa atau tindakan anarkis.  ‘’Kita harus hormati hukum yang ada. Tidak perlu menggunakan media sosial untuk saling menghujat atau kekerasan untuk melampiaskannya,’’ sarannya.

Akhir- akhir ini media sosial intens dipantau. Jika ada yang menyampaikan kritik dan saran, hendaknya dengan bijak. Jika ada akun atau konten, pihaknya  cek kebenaran isu yang disampaikan tersebut. Bila  ada oknum-oknum   yang terlibat sesuai dengan fakta hukum berbuat pelanggaran atau pidana, akan ada tindakan tegas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (ars)