Dana Mengendap Rp2,2 Triliun Jadi Temuan BPKP

Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan catatan terkait dana bencana yang masih mengendap Rp2,2 triliun. Faktor penyebabnya, karena bantuan yang salah sasaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta melakukan perbaikan agar tidak jadi akumulasi temuan.

Temuan itu sesuai hasil asistensi BPKP beberapa bulan terakhir terkait penyaluran dana gempa dengan nilai total Rp5,1 triliun. Memang, total anggaran Dana Siap Pakai (DSP) itu sudah ditransfer ke rekening masyarakat, diteruskan ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk digunakan membeli material.

Di antara temuan BPKP itu, ada nama penerima ganda. Seharusnya penerima bantuan satu orang, namun muncul nama lain. Temuan lain, ada yang salah sasaran. Seharusnya diberikan kepada korban tertentu, namun tercatat untuk nama lain. Tidak kalah banyak temuan lainnya, jenis bantuan tidak sesuai spesifikasi kerusakan. Ada korban yang seharusnya menerima untuk rusak ringan, namun tercatat untuk rusak berat, sebaliknya demikian.

‘’Yang mengendap Rp 2 miliar, Ternyata karena beberapa masalah tadi, seperti dobel dobel nama. Atau tidak tepat sasaran dan tidak sesuai spesisifikasi kerusakan,’’ kata Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo akhir pekan kemarin.

Temuan temuan itu mempengaruhi pencairan anggaran, sehingga terakumulasi di dalam anggaran yang mengendap Rp2 triliun tersebut.

Persoalan utama jadi penyebab diminta diurai dengan proses validasi data. Dobel nama yang berdampak pada dobel anggaran, dirapikan dan anggarannya diakumulasi. Demikian juga penyebab sengkarut pendataan lainnya yang berdampak sama terkait anggaran. Dalam rapat yang digelar bersama BNPB, BPBD NTB dan TNI akhir pekan lalu, sudah disepakati dalam beberapa hari ke depan dilakukan proses validasi.

Baca juga:  Terungkap, Proyek Rusun yang Kena OTT Didampingi TP4D

‘’Masing masing Kalak BPBD (kabupaten/kota) melakukan proses validasi dari data-data yang tidak valid itu. Karena masih ada yang dobel, orangnya sama. Tidak hanya itu, kalau ternyata ada anaknya dapat, Ternyata belum cukup umur, itu kan masih harus divalidasi. Intinya itu,’’ tandasnya.

Ditanya berapa total anggaran yang salah sasaran, Kepala BPKP belum mendapat informasi detail, apalagi masih dilakukan verifikasi. Namun di sisi lain, ia memaklumi kroditnya data itu sebagai dampak situasi pascabencana gempa. Salah satunya proses pendataan yang buru-buru menjadi penyebab. Tapi ia yakin perbaikan bisa segera dilakukan di bawah komando BPBD NTB, sehingga serapan anggaran yang mengendap bisa lebih maksimal dan tidak ada salah sasaran penerima.

‘’Apalagi SK terus diperpanjang, bisa jadi waktu untuk perbaikan,’’ jelasnya.

Pada intinya, ia melihat persoalan ini belum mengarah ke indikasi penyimpangan. Masih bersifat administrasi, sehingga perbaikannya pun secara administratif.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum memastikan sedang melakukan validasi terkait beberapa persoalan dana mengendap tersebut. Ada belasan ribu jumlah kesalahan input data yang berdampak kelirunya distribusi anggaran ke korban peneirma dana stimulan. ‘’Kesalahan input ini bisa jadi karena buru buru, tim tidak kompeten. Jadi jumlahnya ada belasan ribu, tapi sekarang sudah mendekati menjadi nol,’’ kata Rum.

Baca juga:  Audit Investigasi Dana CSR Desa Lingsar, Jaksa Lengkapi Bukti Kerugian Negara

Targetnya, perbaikan data lewat proses validasi ulang akan tuntas tanggal 15 Mei mendatang. Ia sudah menginstruksikan ke BPBD kabupaten dan kota yang daerah terdampak untuk membereskan ini.

‘’Berapa riil yang dibutuhkan sebenarnya, itu pun harus by name by address, agar tidak ada data yang tidak valid,’’ ujarnya.

Terkait kekurangan anggaran setelah validasi, sedang dilakukan penghitungan dengan cermat agar tidak lagi terjadi kesalahan penyaluran anggaran.

Dengan dasar data itu, akan ditemukan masyarakat yang masih ditemukan selisih kekurangan anggaran untuk ditambahkan pada pengajuan berikutnya. Rum tidak bisa memastikan berapa jumlah permintaan tambahan kepada BNPB yang akan diajukan ke Kemenkeu.

Ia memuji yang dilakukan tim di Kota Mataram, kelebihan anggaran yang diterima, langsung dipakai menutupi kekurangan penerimaan untuk korban.

Rum berjanji akan secepatnya membereskan dengan validasi data yang akurat, sehingga tidak ada lagi temuan. Langkah berikutnya adalah mengusulkan anggaran untuk menambal kekurangan yang belum diterima korban.

Soal berapa usulan, sedang dirumuskannya. ‘’Nanti berapa total kekurangan diterima masyarakat, kita cek yang di saldo yang masih mengendap, itu kita pakai tutupi. Nah, kekurangannya kita usulkan lagi,’’ pungkasnya. (ars)