Kasus PKH Montong Gading, Jaksa Belum Tetapkan Tersangka

Wasita Triantara (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Indikasi penyimpangan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur tahun 2017-2018 terus didalami. Meski besaran pungli sudah diketahui, tetapi jaksa belum menetapkan tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur Wasita Triantara menyebutkan saksi-saksi yang diklarifikasi sebelumnya di tahap penyelidikan bakal diperiksa lagi. Termasuk mantan Koordinator Kabupaten, terlapor kasus tersebut. “Masih pemeriksaan saksi di tahap penyidikan,” ujarnya dikonfirmasi kemarin.

Selanjutnya jaksa juga akan memeriksa ahli sehubungan unsur pidana dugaan pemotongan dana PKH tersebut. Total uang yang dikumpulkan terlapor mencapai lebih dari Rp100 juta. “Nanti saja kalau sudah ada tersangka, orangnya sudah ditahan saya jelaskan,” tandasnya.

Dana bantuan yang menjadi hak masyarakat di Desa Montong Gading diduga tidak disalurkan. Bantuan untuk sembilan kelompok penerima juga diduga disunat sepanjang empat tahap penyaluran. Dana PKH digelontorkan masing-masing per tahapan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), yakni Rp 500 ribu sampai tahap tiga, kemudian tahap ke-empat Rp390 ribu. Duit dari APBN itu dikirim ke masing-masing rekening bank KPM.

Baca juga:  Kasus CSR PDAM Giri Menang, Kades Lingsar Diperiksa sebagai Tersangka

KPM PKH didominasi masyarakat punya latar pendidikan rendah. Tata cara penarikan uang melalui ATM, agen mitra bank, atau teller bank dipandu pendamping PKH setempat. Kasus penyimpangan dana PKH Montong Gading ini ditelisik Kejari Lotim sejak 2018 lalu.

Masyarakat melaporkan indikasi pemotongan dana PKH. Koordinator PKH Kabupaten Kasus itu ditangani atas dugaan penyelewengan dana keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II, dan III tahun 2018 di  Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Program serupa bantuan langsung tunai (BLT) itu diduga dipotong dengan variasi antara Rp15 ribu sampai Rp100 ribu per-KPM. Total dana yang disunat diduga mencapai Rp162 juta.

Baca juga:  Kasus Taman Amahami Diserahkan ke Inspektorat

Pemotongan dilakukan dengan dalih administrasi yang dijadikan tabungan KPM. KPM sudah diminta menandatangani surat penerimaan dana namun tidak kunjung cair. Sebelumnya, masyarakat melaporkan dugaan penyelewengan dana keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahap IV tahun 2017. Jaksa menemukan indikasi serupa pada pencairan tahap I, II, dan III tahun 2018 di  Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. (why)