KPK Bidik Oknum Pejabat dan Aparat Mafia Pajak

Redpel Harian Suara NTB Raka Aryani bersama kru redaksi foto bersama Koordinator Wilayah V KPK RI  Dzakiyul Fikri bersama Satgas Bidang Pencegahan KPK. (Suara NTB/ris)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara lainnya. Tujuannya, memperbaiki sistem dan memaksimalkan pendapatan. Jika ditemukan di dalamnya ada oknum pejabat atau penegak hukum terlibat mafia pajak, maka akan ditindak.

Salah satu yang jadi perhatian KPK adalah salah satu kasus pajak yang menjerat salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Tim KPK mendapat kabar, tunggakan pajak hotel tersebut masih mencapai Rp 6 miliar.

‘’Nanti kita cek, sejauhmana penanganannya. Apakah sudah pernah ada upaya pemaksaan. Kok sampai Rp 6 miliar,’’ ujar Koordinator Wilayah V KPK RI  Dzakiyul Fikri saat berkunjung ke Redaksi Suara NTB, Kamis, 2 Mei 2019 kemarin.

Fikri juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mataram, khususnya Seksi Datun yang menangani proses penagihan. ‘’Kita akan coba clear – kan soal ini,’’ kata Fikri.

Baca juga:  KPK Analisa Peluang Usut Kasus Bansos Pemprov NTB

Dalam tugas dan kewenangannya, ia menjadi koordinator untuk wilayah V, terdiri dari Provinsi NTB, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Di dalamnya, ia membawahi dua bidang sekaligus. Bidang Pencegahan  yang di dalamnya terdapat fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dan Bidang Penindakan yang berwenang dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kehadirannya di NTB turut membantu membenahi sektor retribusi daerah dan pendapatan negara.  Dorongan ini dilatari maraknya indikasi kebocoran di sektor retribusi. ‘’Selama ini kan banyak (ada indikasi) netes sana sini, kebocoran diterima si A atau si B. Nah, kalau begini kan bisa masuk ke ranah tipikor,’’ ujarnya mengingatkan.

Dalam kaitan ini, selain mendorong secara persuasif, pihaknya membidik oknum pegawai atau pejabat daerah yang terlibat dalam mafia pajak. Selain itu, oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang turut ambil bagian dalam kebocoran ini, tidak menutup kemungkinan jadi sasaran penindakan.

Baca juga:  Inventarisasi Aset Bermasalah di NTB, KPK Beri Tenggat Hingga September

‘’Kami punya kewenangan, pendapatan yang ilegal yang didapat penyelenggara negara  dan penegak hukum, atau disimpangkan dan akan disimpangkan. Kita atensi ini,’’ tegasnya.

Koordinasi akan dilakukan dengan Ditjen Pajak, termasuk Kantor Wilayah Pajak di NTB, khususnya bidang penyidik perpajakan. Fokus pada piutang pajak yang terjadi di daerah NTB dan faktor penyebab tunggakan. “Kalau ada yang netes netes tadi, yang bocor bocor itu, kita coba cek,” tandasnya.

Kasatgas Pencegahan Korwil V Kunto Ariawan menambahkan, hasil koordinasi dengan Bank NTB Syariah, pihaknya menyiapkan perangkat khusus untuk monitor perkembangan pembayaran pajak di tiap sektor. Alat akan mampu mendeteksi nilai transaksi pajak, termasuk soal transparansi potongan PPH dan PPN bagi masyarakat konsumen.

‘’Ini langkah awal, nanti kita sentuh semuanya.  Reklame dan lain lain. Sama ndak dengan itu masalahnya,’’ tandasnya. (ars)