Mantan Kades Kemuning Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Sejumlah barang bukti hasil kejahatan tersangka diperlihatkan kepada awak media di Mapolres KSB. (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat,  menetapkan HT (45) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada anggaran APBDes Desa Kemuning pada tahun 2017. Mantan Kepala Desa (Kades) satu periode tersebut, ditaksir merugikan negara sekitar Rp981 juta.

Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan audit perhitungan kerugian negara (PPKN) oleh tim auditor Inspektorat Provinsi dengan nomor surat 700/4/X/INSP-ITBANSUS tanggal 18 April 2019 lalu. Penetapan tersangka dan penyelesaian dalam kasus tersebut merupakan upaya tegas Polri, pasalnya kasus ini sudah menjadi tunggakan sejak satu tahun lalu.

“Baru ada satu orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sampai dengan saat ini. Kita juga masih terus melakukan pemeriksan intensif terhadap tersangka untuk melengkapi berkasnya. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka lain sesuai dengan petunjuk Jaksa. Bahkan jika  diminta untuk ditambah tersangka nantinya, kita juga akan segera siapkan karena sebagian besar saksi sudah kita periksa semua. Kita juga sangat bersyukur akhirnya kasus Korupsi ada kejelasan, karena sudah tertunggak sejak lama,” ungkap Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada wartawan belum lama ini.

Baca juga:  Korupsi DD/ADD, Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara

Dikatakannya, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan tersangka yakni, dokumen APBDes tahun 2017-2018, dokumen permohonan pencairan anggaran serta tanda terima sejumlah uang dari bendahara ke Kepala desa untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

Selain itu, pihaknya juga mengamankan satu buah buku tabungan yang saat ini sudah dalam keadaan kosong serta satu unit sepeda motor dengan taksiran harga sekitar Rp80-100 juta. Sementara sisanya digunakan oleh tersangka untuk berfoya-foya bahkan, dalam satu hari

dia bisa bolak balik Mataram-KSB untuk menghabiskan uang negara tersebut.

Akibat perbuatannya tersebut, kini tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a,b ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar.

“Tersangka sudah mulai kita tahan dan saat ini kami masih merampungkan berkasnya untuk segera kita ajukan tahap pertama ke Kejaksaan. Kita juga menargetkan kasus ini bisa tuntas di tahun 2019, karena ada beberapa kasus baru lagi yang akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya.

Baca juga:  Rp387,75 Miliar DD Masih Mengendap, Desa Diwajibkan Tuntaskan LPJ

Catatan Suara NTB menyebutkan, tersangka ini diketahui sudah melakukan pencairan anggaran sebanyak enam kali permintaan pencairan anggaran dari 30 bulan Mei sebesar Rp 458 juta hingga 22 Desember dengan jumlah anggaran Rp758 juta. Dengan anggaran tersebut, Kades berdalih akan membayar Siltap para perangkat kerja yang ada. Baik itu Kadus, Ketua RT/ RW guru ngaji, pengurus masjid dan BPD. Tetapi faktanya tidak dilakukan selama menjabat sebagai kepala desa. Anggaran tersebut diduga digunakan untuk pribadi Kades.

Selain biaya yang dimaksud, pelaksanaan beberapa proyek fisik yang ada di desa juga tidak dilaksanakan, padahal pencairannya sudah 100 persen dilakukan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yakni mengambil alih semua fungsi di Bendahara dan Kaur Keuangan. Diduga, setiap anggaran yang masuk akan langsung dialihkan ke rekening istrinya, tidak lagi di rekening desa. (ils)