Giliran Mantan Kepala Aset Lobar Diperiksa Soal Lahan LCC

Mantan Kepala Badan Aset Lobar Mahnan masuk ke mobil dinasnya usai diklarifikasi di Pidsus Kejati NTB. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemeriksaan dugaan penyimpangan agunan dan penyertaan modal lahan Lombok City Center (LCC) berlanjut Senin, 8 April 2019. Mantan Kepala Badan Aset Lombok Barat (Lobar) Mahnan, dimintai keterangan di Kejati NTB seputar penyertaan modal. Pemeriksaan ini melengkapi pemanggilan mantan pejabat Lobar lain sebelumnya.

Mahnan keluar ruang pemeriksaan gedung sementara Pidsus Kejati NTB Jalan Pemuda Mataram sekitar pukul 13.00 Wita. Mahnan yang kini menjabat sebagai Kasat Pol PP  Lobar tak banyak memberi penjelasan. ‘’Saya ditanyakan soal objek penyertaan modal saja,’’ jawabnya.

Arah pertanyaan penyidik diungkapnya, memperdalam soal penyertaan modal senilai ratusan juta rupiah. Kapasitasnya memang sebagai Kepala Badan Aset  yang berhubungan dengan pencatatan lahan di Desa Gerimaks Narmada seluas 8,4 hektar itu.

Batasan tugasnya sampai pada penyerahan pengelolaan aset kepada PT. Patut Patuh Patju (Tripat) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu, terkait Kesepakatan Operasional (KSO)  bukan ranahnya.

Baca juga:  BPKP Pantau Kasus Aset Gili Trawangan

‘’Bukan domain saya untuk menjelaskan. Karena ini kan sudah soal KSO. Intinya, KSO itu terjadi setelah saya tidak menjabat lagi tahun 2013,’’ ungkap Mahnan.

Saat ditanya sesuai kewenangannya soal status dan luasan lahan, Mahnan justeru mengelak. Ia mengaku lupa data detailnya.

‘’Saya konfirmasi dulu ke pajabatnya,’’ ujar Mahnan.  Mengenai dokumen yang diserahkan ke penyidik, hanya terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai kepala aset hingga proses pergantian.

Selebihnya ia tak berkomentar. Namun dia mengaku siap dipanggil kembali oleh penyidik Kejaksaan jika keterangannya masih diperlukan.

Selain mantan Kepala Aset, mantan Dirut PT. Tripat, Iksan Karyawan Amin juga pernah dimintai keterangan untuk materi pemeriksaan sama. Para mantan pejabat lain, termasuk mantan Sekda Lobar M. Uzair juga pernah diklarifikasi.

Baca juga:  Anggaran Sewa Rumdis Bupati-Wakil Bupati KLU Sesuai Permendagri

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH hanya menyejelaskan, penyelidikan kasus itu masih berlanjut. Sehingga semua pihak yang terkait sedang dalam proses klarifikasi.

Sementara Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH sebelumnya menjelaskan bahwa fokus penyelidikan, timnya  melacak indikasi agunan lahan seluas 8,4 hektar lahan LCC senilai Rp95 miliar.

Penyelidikan awal Kejaksaan menemukan proses agunan diduga masuk mellaui perjanjian antara PT. Tripat, perusahaan daerah Pemkab Lombok Barat dengan pihak ketiga, PT.Bliss selaku pengelola LCC.   Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengecek regulasi yang mengesahkan proses agunan dan nilainya yang dianggap tidak masuk akal.

Kasus ini diduga sudah mengarah ke unsur pidana, karena terindikasi sudah nampak Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai kajian awal. Hanya tinggal diidentifikasi soal kerugian negara. (ars)