Pendapat Ahli Bahasa FKIP Unram Soal Laporan Najmul Akhyar

Ilustrasi UU ITE (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Seorang pegiat sosial di Lombok Utara, Tarpiin Adam dilaporkan atas dugaan penghinaan di media sosial Facebook. Dia menulis status yang isinya ‘jangan lebay Pak Bupati.’ Sementara kata lebay, merupakan ekspresi kritik dalam bertutur.

Hal itu ditegaskan Ahli Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mataram, Ahmad Sirrulhaq ditemui Kamis, 28 Maret 2019. “Lebay adalah bahasa slang yang mengacu pada kata ‘berlebihan’,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kata lebay yang tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini, berkembang dari kata dasar lebih dan merujuk pada pemaknaan sesuatu yang berlebihan.

“Jadi ndak ada hal yang menunjukkan penghinaan atau kebencian yang dikemukakan di sini,” tegas master linguistik lulusan pascasarjana Universitas Gadjah Mada ini.

Dia menganalisa kalimat tersebut dengan teori tindak tutur, yang meliputi lokusi untuk mengurai makna bahasa, ilokusi untuk melihat bagaimana bahas itu disampaikan, dan perlokusi sebagai cara untuk melihat reaksi yang ditimbulkan akibat bahasa tersebut.

Baca juga:  NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

“Kata lebay yang disampaikan terlapor itu kata-kata biasa dan lumrah sebagai ekspresi kritik yang dilakukan warga kepada institusi pemerintah, atau dalam hal kasus ini, Bupati,” kata Sir.

Sebelumnya diberitakan, Tarpiin Adam yang merupakan pegiat sosial Endri’s Foundation diklarifikasi sebagai saksi terlapor oleh Polda NTB. Hal itu atas laporan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui unggahan status Facebook.

Laporan dugaan pelanggaran UU ITE itu masuk meja penyidik Polda NTB tertanggal 15 November 2018. Sepekan Surat Perintah Penyelidikan terbit.

Laporan terkait unggahan foto Adam melalui akun Facebook Restu Adam EF yang berisi tangkapan layar cuplikan berita koran dengan judul ‘Najmul: Soal Bantuan, Kami Tidak Tidur’. Adam melengkapi unggahan foto dengan keterangan ‘Jangan terlalu Lebay Pak Bupati.’

Penyelidikan dilakukan dengan dasar laporan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2, pasal 27 ayat 3 dan 4 juncto pasal 45 ayat 3 dan 4 UU RI No 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga:  NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

Terpisah, Bupati Lombok Utara yang ditemui wartawan usai penyampaian LKPJ APBD 2018 di DPRD, menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkannya ke Polda NTB, berasal dari dirinya sebagai pribadi (bukan sebagai bupati, red).

“Kalau masalah Adam, saya ‘kan sebagai warga negara. Sudah melakukan hak-hak saya selaku warga negara,” ujarnya.

Pada konteks dirinya sebagai bupati, Najmul menyebut bahwa dirinya menginginkan agar masyarakat KLU yang ia pimpin tidak sampai saling mencaci dan menghina di Facebook. Ia khawatir, ungkapan yang kebablasan akan mengarah pada perilaku kebiasaan.

“Kita akan kehilangan karakter yang baik sebagai warga Lombok Utara yang tidak saling menghargai. Yang saya lakukan itu adalah, akun yang menghina pribadi saya. Kalau yang mengkritik pemerintah saya tidak persoalkan,” jelasnya. (why)