Usut PT. GNE, Polda NTB Minta Audit Investigasi Inspektorat

Ibnu Salim dan Purnama (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Ditreskrimsus Polda NTB melayangkan surat kepada Inspektorat Provinsi NTB terkait hasil audit investigasi keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Permintaan diajukan mengingat Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) itu sudah menuntaskan audit dan menemukan kerugian daerah.

Surat dilayangkan awal Maret lalu, untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit keuangan PT. GNE tahun 2014 – 2017 lalu. Sejauh ini surat belum direspons Inspektorat, meski audit sudah tuntas dan ditemukan indikasi kerugian daerah senilai Rp2,6 miliar.

‘’Sampai hari ini belum direspons Inspektorat,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB Kamis, 28 Maret 2019. Setelah mengecek ke Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, selain belum mendapat surat balasan, kesimpulan LHP yang diminta juga belum diterima.

Diperkirakan Kabid Humas, akan ada koordinasi lanjutan yang lebih intens antara penyidik dengan Inspektorat. Tujuannya, penyidik ingin mendapatkan dokumen tambahan sebagai bahan penyelidikan.

Dengan LHP itu, menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penelusuran awal. Jika dalam temuan Inspektorat itu terdapat indikasi penyimpangan awal, hanya tinggal dilakukan tindak lanjut penyelidikan. ‘’Tapi kalau mau penyelidikan, tinggal tunggu dulu hasil Inspektorat itu. Tapi namanya kerugian negara kan tidak cukup itu. Nah, biasanya untuk menentukan kerugian negara, bisa juga nanti libatkan BPK atau BPKP,’’ jelas Kabid Humas.

Ditambahkannya, sesuai Memorandum of Understanding (MoU) antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan APIP, bahwa setiap hasil audit yang ada unsur kerugian negaranya, wajib diserahkan Inspektorat ke penegak hukum. Termasuk dalam konteks kasus GNE, katanya, jika memang sudah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam temuan Rp2,6 miliar itu, pihaknya berharap koordinasi dengan Inspektorat lebih mudah.

Terpisah, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si menegaskan, terkait indikasi temuan kerugian daerah atau kerugian perusahaan itu, masih diupayakan melalui internal. Sesuai rekomendasi pihaknya, diberikan waktu 60 hari kepada pihak yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kerugian Rp 2,6 miliar. ‘’Jika dalam tenggat waktu 60 hari belum ada penyelesaian, maka nanti GNE yang akan mendorong ke APH,’’ jelasnya, Kamis, 28 Maret 2019

Bola saat ini bukan lagi di pihaknya, karena LHP sudah diserahkan ke PT. GNE sebagai pihak yang meminta audit. Kendati demikian, pihaknya tetap mendorong upaya penyelesaian melalui pengembalian. Tujuannya, agar keuangan PT. GNE kembali pulih untuk biaya operasional. ‘’Kan itu yang jadi esensi penegakan hukum, pemulihan keriugian negara. Kalau misalnya bisa pulih dengan upaya persuasif, berarti tercapai tujuan itu (pencegahan),’’ tandasnya.  (ars)