Penyidik Enggan Hentikan Penyelidikan Kasus Buku Madrasah

Syamsuddin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan pembelian buku madrasah Kanwil Kemenag NTB masih di tahap penyelidikan. Penyidik Polda NTB mendalami sejumlah saksi, termasuk perusahaan penyalur PT AK. Namun, sampai kini belum ditemukan indikasi pidana yang mengarah pada kerugian negara.

Hal itu diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin di ruang kerjanya Selasa, 26 Maret 2019. “Sejauh ini pembelian sesuai prosedur,” ucapnya. Dalam penyelidikan kasus itu, pihaknya sudah mengklarifikasi Kepala Kemenang Kabupaten/Kota, pejabat Kanwil Kemenag NTB, dan perusahan penerbit di Jakarta.

“Perusahaan yang distribusikan langsung ke sekolah-sekolah. Tidak melalui provinsi (Kanwil Kemenag NTB),” beber Syamsudin. Dalam temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB sebelumnya, muncul indikasi pembelian buku diarahkan ke satu perusahaan tertentu yang bermarkas di Lombok Timur, yakni PT AK.

“Belum ada kita temukan itu. Ini kan kita mencari perbuatan melawan hukumnya. Ditambah lagi, apakah perbuatan melawan hukumnya itu mengakibatkan kerugian negara,” jelasnya. Penyidik Subdit III Tipikor, sambung dia, masih akan mengklarifikasi saksi-saksi lain. Termasuk beberapa kepala madrasah yang membeli buku umum K-13 menggunakan dana BOS tahun 2018. “Belum kita hentikan. Masih berproses ini,” pungkas Syamsudin.

Polda NTB mengusut kasus itu berdasarkan temuan investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB yang membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB. Baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah. Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pembelian. (why)