Polda NTB akan Usut Dugaan Kebocoran Rp 2,6 Miliar Anggaran GNE

Mataram (Suara NTB) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB memastikan akan menyelidiki dugaan kebocoran anggaran PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Hasil audit investigasi dengan nilai kebocoran mencapai Rp 2,6 miliar jadi pintu masuk penyelidikan.

 Rencana penyelidikan itu dilontarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin, Selasa, 26 Maret 2019. Komunikasi awal sudah dibangun dengan Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si.

“Soal ini kita sudah diskusikan dengan Pak Ibnu (Inspektur, red). Akan dilimpahkan pakai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),” kata Direskrimsus.

LHP sebelumnya sudah diminta pihaknya  dengan bersurat ke Inspektorat. Namun belum direspons, karena masih proses audit. Setelah audit tuntas dan hasil temuannya mencapai Rp 2,6 miliar, pihaknya akan intens koordinasi dan menjadikan LHP sebagai dasar penyelidikan.   “Referensi kita nanti LHP itu, biar arahnya penyelidikan jelas,” terangnya.

Penjelasan singkat dari Dir Reskrimsus itu bisa jadi rujukan publik untuk mendorong keseriusan menyelidiki kasus PT. GNE.   “Polda harus bergerak cepat. Satu catatan yang harus diingat, bahwa dalam hal ini unsur kerugian keuangan negara sudah terjadi,” kata Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Aries Santo, Selasa, 26 Maret 2019.

Bagi Aries, sudah cukup bagi Polda NTB menjadikan bahan LHP untuk mulai menyelidiki kasus itu. Hasil audit internal Sistem Pengendalian Intern (SPI) PT. GNE awalnya menemukan dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar, memperkuat hasil audit independen auditor eksternal.

Menurut Aries, unsur perbuatan melawan hukum (mensrea) sudah bisa diidentifikasi. Terlebih, setelah audit investigasi Inspektorat Provinsi NTB terbit, semakin memperkuat bahan penyelidikan.  “Dalam arti, sudah nggak ada alasan lagi Kepolisian untuk berkelit kekurangan alat bukti,” jelasnya.

Dicermatinya, nilai kredit macet pada PT. GNE mencapai Rp 7 miliar. Sementara angka Rp 3,1 miliar termasuk nilai kebocoran anggaran yang diaudit Inspektorat. Artinya, kata Aries, penyidik tidak terpaku pada hasil audit. Bisa lebih kreatif mengembangkan kasus  ini ke indikasi keterlibatan pihak lain, di luar nama nama yang tercantum dalam temuan Inspektorat.

“Polda harus bisa mengembangkan dari hasil audit tersebut untuk menyisir kemungkinan kerugian negara lainnya.

Inspektorat pun memberi jalan bagi sejumlah pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki kasus GNE, didasarkan hasil audit investigasi.

Namun sebagai prosedur, sebelum diserahkan ke APH, khususnya Polda NTB, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si memberikan hasil audit itu kepada PT. GNE sebagai entitas yang mengajukan permintaan pemeriksaan.

Setelah diserahkan, selanjutnya, GNE harus menindaklanjuti temuan itu selama 60 hari. “Pada prinsipnya, jika Inspektorat sudah mengeluarkan rekomendasi, kemudian tidak ada penyelesaian dari pihak yang punya tanggungjawab, maka akan dapat diserahkan ke APH,” sarannya.

Terkait rencana penyelidikan oleh Polda NTB itu, Plt. Direktur PT. GNE Ahmad Jaelani AP mengaku tak bisa membatasi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Baginya itu menjadi kewenangan penuh sebagai APH.

Namun prinsipnya, saat ini mereka sedang fokus menindaklanjuti hasil audit investigasi Inspektorat yang memberikan  tenggat waktu 60 hari. Kesempatan itu akan dimaksimalkan, sehingga anggaran Rp 2,6 miliar itu bisa dipulihkan dari pihak – pihak yang bertanggungjawab.   “Pada dasarnya kami ingin upaya persuasif dulu. Kalau sudah buntu, baru kami akan tindaklanjuti ke penegak hukum,” tandasnya. (ars)