Penyidik Kejati Datangi Inspektorat Lobar, Minta Dokumen LCC

Inspektur Inspektorat Lobar, H. R. Agus Hidayat (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB beberapa hari lalu mendatangi kantor Inspektorat Lombok Barat untuk meminta dokumen dan data terkait Lombok City Center (LCC). Namun pihak Inspektorat tak memberikan data yang diminta, lantaran Inspektorat tidak memegang dokumen apapun perihal  LCC.

Dokumen LCC ada pada Bagian Aset dan PT Tripat.  Pihak Inspektorat terus berkoordinasi dengan pihak Kejati sesuai dengan perjanjian dengan Aparat Penegak Hukum (APH) ketika melakukan penanganan masalah hukum.  Inspektur Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat akhir pekan kemarin mengungkapkan, LCC di luar ranahnya. Sebab, tidak pernah diperintah melakukan pengawasan terhadap LCC. Menurut Agus sudah masuk BPKP untuk melakukan pengawasan.

Pihaknya tidak bisa aktif melakukan pengawasan, ketika ada lembaga lain sudah masuk. Apalagi lahan ini masuk ranah Tripat. Karena sudah dihibahkan dari Pemda ke Perusda tersebut. Berdasarkan temuan BPKP terkait Kerjasama Operasional (KSO) lahan mal LCC antara PT Tripat dengan PT Bliss ada beberapa rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti, namun sampai saat ini belum dilaksanakan pihak ketiga. Antara lain, terkait batas waktu kerjasama, tahapan pembangunan setelah dua tahun diresmikan dan besaran persentase pembagian dividen ke daerah yang sangat kecil.

Baca juga:  Kasus Sandang Pangan Lotim 2014, Bagi Parsel Lebaran Tanpa Aturan Teknis

Pemeriksaan BPKP atas permintaan resmi dari Pemda dalam hal ini Bupati. Menurut Agus, langkah Pemda ini bentuk upaya menyelesaikan persoalan tersebut. Akan tetapi tidak ada itikad baik dari pengelola. Sehingga persoalan ini tidak ada titik temu.   Padahal PT Tripat sudah berupaya maksimal melakukan komunikasi dengan pengelola LCC. Bahkan PT Tripat sampai mencari ke Jakarta agar bisa bertemu dengan pengelola LCC.

Namun hasilnya nihil, tidak ada tindaklanjut.  Menurut Agus, sejumlah rekomendasi BPKP terkait KSO  ini perlu dilakukan revisi sehingga dilakukan upaya renegosiasi oleh Tripat dibantu oleh Pemda.

“Tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut sama sekali dari pihak pengelola LCC (PT Bliss),” tegas dia.

Baca juga:  Kasus Masjid Terapung Kota Bima Belum Bisa Naik Penyidikan

Perjanjian dalam KSO yang direnegosiasi tersebut menyangkut dividen dan kontrak kerjasama yang dinilai rawan melanggar aturan. Sebab dalam KSO yang dibuat sebelumnya itu, jelas dia, tidak ada batas waktu. Hal ini kata dia perlu direvisi namun tidak ada tindakan dari pihak ketiga tersebut.  Padahal sesuai ketentuan, kontrak kerjasama atau MoU seharusnya ada batas waktu, maksimal 30 tahun.

“Tidak ada batas waktu, padahal sudah diupayakan (direnegosiasi) oleh Pak Sekda dan Pak Asisten, tapi tidak ada tindaklanjutnya dari sana (pengelola red),” tegas dia. Termasuk, lahan yang dipakai seluas 8,4 hektar.

Jika dilihat dari dividen sebesar 3 persen yang tertuang dalam KSO, kata dia, tidak sesuai dengan yang diperoleh Pemda, sehingga hal ini termasuk yang direvisi berapa jumlah persentase dividen ke Pemda dengan investasi yang masuk. (her)