TP4D Persilakan Polisi Usut Dermaga Sebotok

Ketua TP4D Kejari Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Terungkap, proyek dermaga Sebotok di Desa Sebotok Pulau Moyo, Sumbawa Besar, pernah didampingi TP4D (Tim Pengawal,  Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).  Kendati demikian, Kejaksaan yang meneken kesepakatan pendampingan itu, tidak mempersoalkan dan mempersilakan kepolisian melakukan pengusutan.

Ketua TP4D Kejari Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH membenarkan dalam kurun waktu pengerjaan proyek Dermaga Sebotok didampingi instansinya. Meski saat itu belum menjabat, namun pendampingan pengerjaan proyek itu tetap jadi tanggung jawabnya secara institusi.  Namun ia mengklarifikasi, bahwa pendampingan TP4D tidak berkaitan dengan kualitas pekerjaan.

 ‘’Jadi kalau kepolisian mau usut, kami buka ruang selebar lebarnya. Karena mungkin ada laporan masyarakat, jadi harus ditindaklanjuti,’’ terang Putra  yang juga menjabat Kasi Intel menjawab Suara NTB,  Kamis, 14 Maret 2019.

Kasi Intel membenarkan, dalam kurun waktu tahun 2017 lalu, pernah memberikan advis untuk proyek senilai Rp8,9 miliar itu. Proses pendampingan untuk teknis pekerjaan dan dianggap sudah selesai, bahkan hingga masa pemeliharaan. Namun ketika ada muncul persoalan dilihat oleh penyidik Polda NTB, maka dipastikannya tidak ada kaitan dengan pendampingan TP4D.

Baca juga:  Kasus Sandang Pangan Lotim 2014, Bagi Parsel Lebaran Tanpa Aturan Teknis

‘’Jadi perlu diketahui, bukan terkait dengan kualitas. Karena kami tidak pernah justifikasi kualitas. Proses pendampingan itu terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan secara prosedural dari awal  pekerjaan,’’ tandasnya.

TP4D menurutnya, dipastikan sudah bekerja sesuai Prosedur Operasional Standar (POS), disertakan kajian teknis. Ketika ditemukan masalah di tengah pekerjaan, langsung disampaikan rekomendasi berupa teguran untuk segera diperbaiki.

Jika belakangan diusut penegak hukum lain, baginya tidak jadi soal. Namun dipastikan, semua pekerjaan sudah beres. Bagaimana jika Polda NTB akan berkoordinasi dengan TP4D untuk informasi dan data pendukung? Baginya tidak jadi soal.

‘’Terkait perencanaan, baik PHO dan FHO, kami punya semua dokumennya mana kala diperlukan,” ungkapnya.

Baca juga:  Kasus Taman Amahami Diserahkan ke Inspektorat

Di luar itu,  TP4D masih akan tetap memberikan support kepada panitia pelaksana pekerjaan, karena sudah memastikan pekerjaan sesuai prosedur.

Berdasarkan penelusuran pada informasi lelang e-proc, pagu anggaran proyek itu senilai Rp9,6 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Ditanya soal dermaga yang belum difungsikan? Sudah bukan lagi ranahnya, karena hanya berkaitan dengan konstruksi. Tapi diingatkannya, ketika proyek itu belum difungsikan, tidak lantas diartikan pekerjaan TP4D berhasil atau gagal. Karena menurutnya tetap akan berpulang pada kewenangannya sampai pada pelaksanaan hingga serahterima pekerjaan.

Sebelumnya Dir Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsudin Baharudin membenarkan soal penyelidikan awal proyek dermaga tersebut. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan pemanggilan saksi saksi. Mengenai ada peran TP4D sebelum proyek itu dikerjakan, pihaknya belum tahu persis. Namun jika diperlukan akan segera dikoordinasikan dengan Polda NTB. (ars)