Kejaksaan Selidiki Penyertaan Modal Rp25 Miliar untuk LCC

Pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) di Kecamatan Narmada Lombok Barat yang didirikan di atas lahan 8,4 hektar, KSO antara PT. Tripat dengan PT. Bliss. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB mendalami indikasi masalah  penyertaan modal  kepada PT. Patuh Patut Patju (Tripat) senilai Rp25 miliar sejak tahun 2010. Penyertaan modal itu bertahap dialirkan ke perusahaan daerah tersebut, peruntukan pembiayaan Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Blis selaku pengelolaa Lombok City Center (LCC).

Materi pernyataan penyidik Kejaksaan diakui Sekda Lobar H. Mochammad Taufiq, mengarah pada penyertaan modal tersebut.  ‘’Jadi poinnya pada penyertaan modal. Kenapa tidak berdampak positif pada daerah,’’ kata Sekda Lobar usai pemeriksaan di Kejati NTB, Jumat, 8 Maret 2019.

Pertanyaan mengalir pada proses penyertaan modal dari Pemda Lobar kepada PT. Tripat sampai pada penggunaan anggaran melibatkan pihak ke tiga. Di mana selain penyertaan modal, juga tertuang KSO penyerahan aset lahan 8,4 hektar yang berlangsung sejak 2010. Ada indikasi nilai penyertaan modal yang sangat besar, tidak sesuai dengan dividen diterima daerah.

‘’Artinya ada  beberapa yang ditanya, khususnya KSO dengan LCC PT. Bliss. Itu fokusnya, kenapa tidak sesuai dengan rencana,’’ papar Sekda.

Baca juga:  Kasus Agunan Lahan LCC, Jaksa Periksa Mantan Bupati Lobar Zaini Arony

Selain menyinggung sedikit soal materi pertanyaan, Sekda juga mengungkap kapasitasnya sebagai saksi untuk dua jabatan sekaligus. Ada sesi pemeriksaan terkait jabatannya sebagai Asisten III dan sesi berbeda sebagai Sekda.  ‘’Semua ditanya. Waktu itu kan saya belum jadi Sekda. Tapi saya ditanya selaku Asisten III. Apapun yang saya ketahui, ya saya jelaskan,’’ paparnya.

Di mana letak kerugian daerah atas KSO itu? Sekda enggan menjawab itu, karena sudah berkaitan dengan materi penyelidikan Kejaksaan. ‘’Detail pertanyaannya silakan ke Kejaksaan,’’ sarannya. Kejaksaan diperkirakannya masih akan meminta keterangan sejumlah saksi lain dari internal Setda Lobar, termasuk yang pensiun. Kepastian itu disampaikannya karena ia sendiri yang memberikan izin untuk keberangkatan pemeriksaan. Sekda juga siap dipanggil lagi  jika diperlukan keterangannya, termasuk kebutuhan dokumen tambahan.

Terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH tak bisa menjelaskan saat dikonfirmasi terkait penyelidikan lahan LCC. Alasannya masih sama, bahwa penanganan kasus ini masih tahap penyelidikan. ‘’Kalau masih penyelidikan, kami tertutup dulu. Sebab ini berkaitan dengan penyelidikan yang sifatnya rahasia,’’ ujar Dedi singkat.

Baca juga:  Bupati Perintahkan Audit Investigasi Aset Kantor Pertanian

Sebelumnya,  Inspektur pada Inspektorat Lobar, H Rahmad Agus Hidayat mengatakan,  berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait KSO, ada beberapa rekomendasi yang diberikan.   Menurut  Agus, ada beberapa butir KSO yang harus direvisi sesuai temuan BPKP. Sehingga dilakukan upaya renegosiasi oleh Tripat dibantu Pemda.

‘’Tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut sama sekali dari pihak pengelola LCC (PT Bliss),’’ tegasnya. Lebih lanjut kata dia, beberapa butir perjanjian dalam KSO yang direnegosiasi menyangkut dividen dan kontrak kerjasama. Sebab dalam KSO yang dibuat sebelumnya, tidak ada batas waktu. Padahal sesuai ketentuan kontrak, kerjasama  seharusnya ada batas waktu maksimal  30 tahun.

Terkait temuan auditor ini, Kepala BPKP NTB,  Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD  belum bisa memberi keterangan. Ia mengaku akan mengecek ke Koordinator Pengawas (Korwas) yang pernah melakukan audit. (ars)