Penilaian KPK, NTB Belum Optimal Cegah Korupsi

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai,  pemerintahan di NTB belum maksimal mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Indikasinya, penggunaan pelaporan melalui kanal Monitoring Center for Prevention (MCP) belum maksimal.

Sesuai hasil capaian MCP Tahun tahun 2018  masing masing Pemda di Provinsi NTB belum sungguh sungguh, tertinggi 69 persen dan terendah 45 persen.

‘’Dari hasil evaluasi kami, capaian MCP ini belum optimal dan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya,’’ kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada Suara NTB Sabtu, 23 Februari 2019, menjelaskan kesimpulan hasil monitoring Korsupgah di NTB.

Poin penilaian itu berdasarkan hasil monitoring pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sejumlah daerah di NTB, melalui Inspektorat selaku admin MCP.

Baca juga:  Selain untuk Judi, Uang Dugaan Korupsi Dana Gempa Juga Dipakai Beli Mobil

Dibeberkannya, ada delapan area intervensi monitoring KPK kepada masing masing Pemda, dalam  rangka pencegahan  tindak pidana korupsi. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengeloaan alokasi maupun dana desa,  optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Pemkab Dompu dan Pemkot Bima dengan pencapaian terendah, yakni 45 persen. Di atasnya, Lombok Utara 53 persen, Lombok Timur 54 persen, Sumbawa Barat 56 persen, Pemprov NTB 57 persen dan Pemkab Sumbawa 59 persen. Pencapaian cukup progress Pemkab Lombok Tengah 61 persen, Pemkot Mataram 63 persen, Pemkab Bima 66 persen dan Pemkab Lobar tertinggi 69 persen.

Baca juga:  Korupsi DD/ADD, Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara

Febri Diansyah meneruskan tiga poin menjadi penilaian Korsupgah KPK. Yaitu, kurang koordinasi dan kerjasama yang baik antara Inspektorat selaku admin MCP dengan OPD terkait. Kedua, kurang aware-nya OPD terhadap capaian MCP. Dominan OPD menganggap belum ada urgensi penggunaan aplikasi untuk entri data tersebut.  ‘’Penyebab lainnya, terkait hal hal non teknis lain,’’ kata Febri Diansyah.

Pihaknya berharap ada kemanjuan tahun 2019 mendatang. ‘’Semoga di tahun 2019, masing masing  Pemda dengan komitmen yang tinggi akan lebih baik lagi dalam memenuhi capaian MCP,’’ harapnya. (ars)