JPN Tunggu Sikap GNE

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejati NTB menunggu sikap proaktif PT. Gerbang NTB Emas (GNE), terkait penagihan piutang perusahaan yang mengendap hingga Rp6,6 miliar. Wacana pelibatan Kejaksaan itu mengingat berbagai upaya penyelesaian piutang mengendap, tak membuahkan hasil signifikan.

 Sebagai catatan, tidak hanya kebocoran anggaran Rp3,1 Miliar, kini perusahaan daerah milik Pemprov NTB itu harus menanggung beban piutang  mencapai Rp6.677.074.025. Angka itu sesuai hasil audit independen dan audit Sistem Pengawasan Internal (SPI).

Dikonfirmasi soal kemungkinan melibatkan JPN, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH Kamis, 7 Februari 2019 kemarin  mengaku sejauh ini belum ada permintaan dari PT. GNE untuk dilibatkan dalam penagihan piutang tersebut.

“Tapi kalau ada permintaan, kita siap saja, tergantung seperti apa kebutuhannya nanti,” kata Dedi sesuai informasi dari JPN pada Bidang Perdata dan Tuntutan Negara (Datun).

Setiap permintaan, tahapannya melalui pengkajian bersama tim JPN dengan instansi yang mengajukan. JPN akan meminta dokumen dan data pendukung konsumen yang menanggung piutang. Paling penting, katanya, Surat Kuasa Khusus (SKK). “Dengan dasar SKK itu untuk tim JPN bekerja,” tandasnya.

Sebelumnya ada wacana pihak GNE untuk melibatkan JPN dalam proses penyelesaian beban piutang, di luar dugaan penggelapan anggaran Rp 3,1 miliar yang sudah diserahkan ke Inspektorat NTB.

Namun soal  dorongan melibatkan JPN itu, Manajer Operasional PT. GNE Ahmad Jaelani AP belum bisa banyak berkomentar. ‘’Wacanannya memang ada (libatkan JPN), tapi masih kita bahas secara internal,’’ jelasnya. (ars)