Soal Audit GNE, BPKP Serahkan ke Inspektorat

Ilustrasi audit (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan sepenuhnya ke Inspektorat untuk audit keuangan PT. GNE. Namun demikian,  jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka BPKP bisa tindaklanjuti untuk perhitungan kerugian negara.

Sementara ini BPKP mendukung proses audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB. Sebab PT. GNE sudah mengajukan permintaan langsung ke Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

‘’Artinya, kami serahkan dulu ke APIP untuk penanganannya. Karena ada proses nanti di sana. Jika memang temuannya administrasi, maka diserahkan untuk proses pengembalian,’’ kata Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Teguh Prihandono menjawab soal kemungkinan audit keuangan PT. GNE. Namun jika sebaliknya, ada unsur pidana dalam kasus itu, maka akan dilakukan audit sepanjang ada permintaan.

Teguh menyinggung soal Perjanjian Kerja Sama (PKS)  antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH)  di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang Undang 30 tahun 2014, diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara. Poinnya, tiap  pengaduan masyarakat, akan diproses APIP sebelum diputuskan penyelesaian secara administrasi atau pidana.

‘’Seperti itu memang mekanismenya. Makanya, kami mendukung ketika sekarang APIP melakukan audit investigasi. Jadi sudah tepat yang dilakukan Inspektorat,’’ kata Teguh.

Dalam kasus PT. GNE, manajemen mengawali dengan menyerahan laporan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar. Menurut Teguh, tidak semua kerugian negara harus diserahkan ke pihaknya untuk dilakukan audit.  Kewenangan sama juga ada pada Inspektorat. Demikian juga APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, bisa melakukan perhitungan sendiri jika rumusnya sederhana.

Ia mencontohkan, jika modusnya fiktif, hanya tinggal menilai uang daerah atau uang negara yang digunakan. Kemudian diperiksa bukti penggunaan anggaran. Jika tidak ditemukan bukti pendukung, maka fiktif dan bisa diputuskan nilainya oleh penyidik.

Senada dengan Teguh, Korwas Investigasi BPKP NTB Adi Sucipto menegaskan, pihaknya terikat dengan peraturan dari pusat yang sudah ditindaklanjuti  dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  antara APIP dengan APH. Lebih tegas disampaikan Adi, soal larangan audit melayani permintaan audit untuk objek yang sama.

‘’Kalau sudah ditangani Inspektorat, ya tentu kita tidak bisa layani kalau sudah ditangani APIP,’’ jelasnya. Soal kemungkinan akan dilakukan Audit Investigasi (AI) atau Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), menurutnya bisa saja dilakukan. Namun jika ada permintaan dari Inspektorat untuk audit, maka akan dilakukan kajian dan pembahasan lebih awal. (ars)