Kesepakatan APIP – APH Tak Halangi Penyelidikan Kasus PT. GNE

Direktur Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) NTB, Heru Prasetyo (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kesepakatan yang pernah dibuat antaran Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Inspektorat selaku Aparatur Pengendalian Interen Pemerintah (APIP), tak mesti jadi kendala penegakan hukum. Contoh dalam kasus dugaan kebocoran anggaran PT. GNE (Gerbang NTB Emas), bisa ditindaklanjuti Kejaksaan maupun Kepolisian.

Pengamatan Direktur Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) NTB, Heru Prasetyo, dalam kasus PT. GNE sebenarnya sudah bisa dilepaskan dari kewenangan APIP. Melihat ada indikasi tindak pidana pada dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar, seharusnya APH bisa bergerak sendiri mencari data dan informasi awal sebagai bahan penyelidikan.

‘’Kalau menurut saya, ini sudah tidak perlu APIP lagi, ranahnya sudah pidana. Sebab jelas, berkaitan dengan penggelapan uang perusahaan daerah,’’ kata Heru Prasetyo menjawab Suara NTB Selasa, 22 Januari 2019.

Kewenangan APH menurutnya semakin menjadi kuat jika dalam kasus ini ada pengaduan atau laporan masuk. Polda NTB atau pun Kejati NTB dapat langsung menindaklanjuti ke penyelidikan  sampai penyidikan.

Kewenangan APIP lebih pada preemtif atau pencegahan tindak pidana korupsi melalui langkah langkah persuasif. Sedangkan persoalan yang sudah bisa terlihat unsur pidananya, bisa diambil alih APH.

Baca juga:  Korupsi Dana Marbot, Mantan Camat Divonis Setahun

‘’Apalagi jika kasus masuk itu dalam bentuk laporan.  Kalau tidak ditindaklanjuti, bisa jadi masalah bagi Kejaksaan dan kepolisian,’’ kata Heru.

Perjanjian Kerja Sama (PKS)  di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Negara. Poinnya, tiap pengaduan masyarakat, akan diproses APIP sebelum diputuskan penyelesaian secara administrasi atau pidana.

Dalam kasus PT. GNE, manajemen mengawali dengan menyerahan laporan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar. Namun sejauh ini belum ada kesimpulan,

apakah diselesaikan secara administratif atau mengarah ke pidana.

Bagi Heru, APIP harus objektif memberikan penilaian. Jika dalam audit investigasi ditemukan ada pelanggaran hukum, maka segera diserahkan ke Kejaksaan atau Kepolisian, jika memang konsisten dengan MoU yang sudah dibuat.

Hasil kajian pihaknya, kasus kebocoran anggaran itu lebih cenderung mengarah ke tindak pidana korupsi. Bahkan Kejaksaan atau Kepolisian menurutnya bisa mengembangkan kasus ke perah peran pihak di internal GNE.

Heru juga lebih sepakat jika APIP perannya dipertajam pada pencegahan tindak pidana korupsi dan pendampingan pada SKPD. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana.

Baca juga:  Korupsi DD/ADD, Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara

Sementara garis koordinasinya dengan APH cukup pada TP4D, tidak lagi mencampuri urusan  penanganan tindak pidana korupsi. Justru dilihatnya kewenangan menjadi bias ketika kasus yang sudah mengarah ke tindak pidana, masih diselesaikan dengan cara-cara persuasif. Semangat pemberantasan korupsi menjadi luntur.

‘’Kalau berbicara tindak pidana korupsi, sebenarnya sudah menjadi domain APH melakukan puldata dan pulbaket. Tapi kalau APH menyerahkan ke APIP sesuai MoU, menurut saya sangat bias. Ruang APIP pada pencegahan, sedangkan APH tetap pada penindakan,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mentaakan, pihaknya menghargai proses audit investigasi yang sedang berlangsung di Inspektorat. Apapun hasilnya, mereka menunggu perkembangan.

‘’Nah, ketika ada mengarah ke kesimpulan adanya tindak pidana, maka harus diserahkan ke kami. Kan begitu MoU nya,’’ tegasnya.

Sementara soal penyerahan awal setiap kasus ke APIP, menurut dia, lebih pada semangat pencegahan dan penyelesaian kerugian negara lewat jalur persuasif. Ada kebijakan baru Kejaksaan Agung, bahwa saat ini dikedepankan persuasif dan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara ketimbang hukuman badan. (ars)