Di Tengah Penanganan Pascabencana, Kemiskinan Mampu Diturunkan Jadi 14,63 Persen

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan H. Ridwan Syah, saat memberi keterangan, Rabu, 16 Januari 2019. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah penanganan pascabencana gempa, Pemprov NTB bersinergi dengan Pemda kabupaten/kota mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 14,63 persen pada posisi September 2018. Selasa, 15 Januari 2019, BPS merilis, angka kemiskinan di NTB September 2018 sebesar 14,63 persen, menurun 0,42 poin dibandingkan keadaan September 2017 yang sebesar 15,05 persen.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd bersyukur dengan menurunnya angka kemiskinan di daerah ini. Di tengah bencana gempa bumi beruntun di tujuh kabupaten/kota, angka kemiskinan NTB mampu diturunkan.

Wagub mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini cukup luar biasa. Pasalnya, sebelumnya angka kemiskinan NTB diprediksi akan meningkat menjadi 15,88 persen pada 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

‘’Syukur ahamdulillah, ini. Tidak seperti kita prediksi sebelumnya. Berkat kerja keras dan pembangunan yang lebih sinergi, ternyata dampak gempa tidak sampai membuat angka kemiskinan NTB meningkat,’’ kata Wagub di ruang kerjanya, Rabu, 16 Januari 2019 siang didampingi Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM.

Dikatakan, penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya bisa menutup kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). KLU merupakan daerah terdampak gempa paling parah di NTB. Jika tak terjadi bencana gempa, kata Wagub, kemungkinan penurunan angka kemiskinan NTB akan jauh lebih besar.

‘’Terima kasih TGB – Amin. Pembangunan 2018 berjalan dengan baik. Sehingga walaupun gempa terjadi, terjadi penurunan kemiskinan,’’ katanya.

Penurunan angka kemiskinan NTB ini lanjut Wagub menjadi semangat Pemprov dan Pemda kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa NTB sudah bangkit. Penanganan pascabencana berjalan dengan baik. Begitu juga sinergi program penanggulangan kemiskinan antara provinsi dengan kabupaten/kota juga semakin baik.

Melihat capaian penurunan angka kemiskinan ini, Wagub semakin optimis pada  periode September 2018 – Maret 2019, angka kemiskinan NTB akan semakin turun. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa.

Baca juga:  21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin

Bukan hanya perbaikan rumah yang dilakukan, tetapi juga masyarakat yang sebelumnya tak punya jamban akan memiliki jamban. Begitu juga listrik dan lainnya. Sekarang, kata Wagub, dana bantuan bencana yang sudah ditransfer pemerintah pusat mencapai Rp3,5 triliun. Sebesar 72 persen sudah berada di rekening masyarakat.

Untuk penanggulangan kemiskinan, kata Wagub, ke depan sudah mulai dilakukan penanganan mulai dari hulu. Untuk itulah, dalam menekan angka kematian bayi, gizi buruk dan stunting dilakukan mulai dari tingkat dusun melalui revitalisasi posyandu. Para kepala desa diharapkan konsen menangani persoalan mendasar di masyarakat. ‘’Sehingga APBDes konsen terhadap pemberdayaan masyarakat dan lingkungan,’’ harapnya.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menambahkan, penurunan angka kemiskinan NTB pada posisi September 2018 menjadi 14,63 persen menunjukkan berhasilnya sinergitas program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, NGO dan stakeholders lainnya.

Penurunan angka kemiskinan di tahun 2018 menunjukkan bahwa penanganan bencana gempa bumi berhasil dilakukan pemerintah dengan baik. Pascagempa bumi, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2018 untuk pemulihan sektor ekonomi dan sosial sebesar Rp75 miliar.

Keberhasilan penanganan pascagempa ini juga, kata Ridwan tak terlepas dari keterlibatan semua stakeholders dalam memulihkan sektor ekonomi dan sosial. Disebutkan, pada 2018 ada enam kabupaten/kota yang angka kemiskinannya di bawah angka kemiskinan provinsi.  Yakni, Kota Mataram 8,9 persen, Kota Bima 8,79 persen, Dompu 12,40 persen, Lombok Tengah 13,87 persen, Sumbawa 14,08 persen dan Sumbawa Barat 14,17 persen.

Secara proporsional, kata Ridwan, jumlah masyarakat miskin paling tinggi di Lombok Timur 26,69 persen, Lombok Tengah 17,63 persen, Lombok Barat 14,07 persen, Bima 9,71 persen, Sumbawa 8,64 persen, Lombok Utara 8,52 persen, Kota Mataram 5,77 persen, Dompu 4,17 persen, Sumbawa Barat 2,76 persen, dan Kota Bima 2,01 persen dari total penduduk miskin NTB.

Baca juga:  21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin

Meskipun KLU memiliki persentase kemiskinan paling tinggi, yakni sebesar 28,83 persen. Namun memiliki jumlah penduduk terkecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sehingga kontribusinya terhadap angka kemiskinan provinsi NTB tak begitu besar.

‘’Diduga share kabupaten/kota yang tidak terdampak gempa dalam penurunan kemiskinan cukup signifikan dalam penurunan kemiskinan di NTB. Demikian juga kabupaten/kota yang terdampak gempa, di wilayah yang tak terdampak gempa di kabupaten/kota tersebut terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan,’’ katanya.

Ridwan memaparkan kondisi terkini kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Pada September 2017, angka kemiskinan di pedesaan sebesar 14,06 persen, turun menjadi 13,69 persen pada September 2018. Sedangkan di perkotaan, pada September 2017, angka kemiskinan sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Ridwan menambahkan, selama September 2017 – September 2018, garis kemiskinan naik sebesar 5,92 persen. Yaitu, dari Rp352.690 per kapita per bulan menjadi Rp373.566 per kapita per bulan. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan. Pada September 2018, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,40 persen pada garis kemiskinan.

Garis kemiskinan NTB saat ini sebesar Rp373.566 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp384.479 per kapita per bulan. Sedangkan pedesaan, garis kemiskinannya sebesar Rp363.755 per kapita per bulan.

Ridwan menambahkan alokasi anggaran untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan pada 2019 sebesar Rp1,37 triliun lebih. Jika dibandingkan 2018, terjadi penurunan. Pada 2018, alokasi anggaran kemiskinan mencapai Rp1,8 triliun lebih. (nas)